Sekda Palopo: Money Politik itu Suap, Akan Dilaknat!!!
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo menggelar kegiatan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Aula Hotel Agro Wisata Palopo, Jumat 16 November 2018.
Laode Arumahi, SH.,MH dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dan berpartisipasi pada pemilu 2019. Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya meskipun sistem nya hampir sama.
Pemilu sebelumnya dilakukan secara berjenjang, sekarang ini pemilu legislatif yang terdiri dari anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan anggota DPRD kota dilaksanakan serentak dengan pemilu presiden dan wakil presiden.
“Jadi nanti kita harus memilih 5 kertas suara yang harus di coblos. Maka dengan itu tim penyelenggaraan wajib melakukan sosialisasi. Harus terus melakukan sosialisasi”.
Lanjutnya, Bawaslu mencoba membuat program pengawasan partisipatif, tentu dengan ada alasan maka pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu berkewajiban melakukan sosialisasi.
Kualitas pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat baik dalam hal antriannya maupun ikut dalam menggunakan hak pilihnya.
Sementara itu, Walikota Palopo dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Palopo, H. Jamaluddin selaku Narasumber pada kesempatan itu menyampaikan bahwa korupsi ini penyelenggaraan pemerintahan sangat erat kaitannya dengan Pileg dan Pilpres.
Jamaluddin mengungkapkan Kehadiran Panwas, Bawaslu, KPU mengawasi kegiatan kita dalam pemilu. Mengajak kita, mencegah kita agar tidak masuk ke jurang apalagi berbicara masalah money politik. Harus berprinsip walaupun tantangannya berat tapi ini kita harus bersama-sama punya keyakinan, sama-sama melangkah bagaimana mencegahnya.
“Intinya adalah kita semua harus yakin sebagai orang yang beragama, dimana salah satu ayat mengandung Arti bahwa laknat bagi orang yang menyogok dan di sogok,” katanya.(humas)
