Tekan Angka Stunting, Wawali Minta PPKB dan Bappeda Gandeng Pihak Ketiga
PALOPO – Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, menegaskan pentingnya memperbanyak mitra dan menjalin kerjasama lintas sektor untuk menekan angka stunting dan beresiko stunting di Kota Palopo.
Hal itu disampaikan Akhmad Syarifuddin, yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Palopo, saat berkoordinasi dengan Kepala Dinas PPKB Palopo, Samsil, dan Kepala Bappeda Palopo, Asmuradi Budi, Kamis (25/9/2025).
Menurut Wawali yang akrab disapa Ome, keterlibatan banyak pihak sangat dibutuhkan dalam program percepatan penurunan stunting maupun penanganan kemiskinan ekstrem.
“Seperti menjalin kemitraan dengan BUMN/BUMD, pihak swasta lainnya, dan lintas sektor. Kerjasama ini dapat diwujudkan melalui program pemberian makanan bergizi, makanan tambahan, termasuk kegiatan fisik seperti perbaikan rumah tak layak huni dan pembangunan sanitasi,” katanya.
Ia juga menekankan agar program penurunan stunting di Palopo selaras dengan program nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Masalah stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi persoalan serius yang patut mendapat perhatian pemerintah. Karena itu, perbanyaklah kerjasama dengan mitra, termasuk memaksimalkan program MBG,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKB Palopo, Samsil, memaparkan kondisi terbaru angka stunting di daerah tersebut. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting di Palopo tercatat 22,8 persen.
Namun jika merujuk EPPGM (elektronik pencatatan dan pelaporan gizi masyarakat), hingga Juli 2025 ada 91 balita yang terdata mengalami stunting.
“Untuk data beresiko stunting, hasil verifikasi dan validasi BKKBN tahun 2024 mencatat masih ada sekitar 3.000 KK di Palopo. Ini yang menjadi fokus kami bersama Bappeda karena terkait erat dengan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
