Tenaga Honorer Palopo Sampaikan Aspirasi ke DPRD Soal Kepastian Nasib
PALOPO, SPIRITKITA – Sejumblah tenaga honorer PPPK paruh waktu di Kota Palopo mendatangi DPRD pada Selasa (21/01/25) untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka berharap DPRD bisa membantu memberikan kejelasan tentang nasib mereka.
Namun, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD, BKPSDM, dan honorer, belum ada solusi yang jelas.
Ketua Forum Honorer Kota Palopo, Ahmad, menyatakan kekecewaannya. “Tuntutan kami belum ada jawaban pasti. Kami akan terus memperjuangkan nasib kami di DPRD,” ujarnya usai pertemuan.
Enam Tuntutan Honorer
1. Meminta kejelasan pengangkatan honorer R1, R2, dan R3 menjadi ASN penuh waktu.
2. Mendesak pemerintah pusat mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat honorer dalam database BKN menjadi ASN PPPK penuh waktu.
3. Mengusulkan revisi aturan yang membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari anggaran daerah.
4. Meminta DPRD Palopo mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan masalah honorer sesuai arahan Kemendagri.
5. Meminta penundaan rekrutmen CPNS hingga semua honorer dalam database BKN diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
6. Memasukkan honorer dari sekolah swasta, seperti guru TK dan SD, ke dalam seleksi PPPK.
Tanggapan DPRD dan Pemerintah.
Ketua DPRD Palopo, Darwis, mengakui masalah ini rumit. “Kami memahami aspirasi honorer, tapi aturan batas belanja pegawai menjadi kendala besar,” jelasnya.
Menurut Kepala BKPSDM Palopo, Irfan Dahri, beberapa tuntutan tidak bisa dipenuhi karena terganjal aturan pusat, seperti larangan guru swasta ikut seleksi PPPK.
Meski belum ada solusi, RDP ini dianggap langkah awal untuk membuka ruang diskusi antara honorer dan pemangku kebijakan. Semua pihak diharapkan bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini.
