DPRD Palopo Janji Perjuangkan Nasib Honorer, Tunggu Keputusan BKN
PALOPO, SPIRITKITA – Ratusan tenaga honorer di Kota Palopo kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Palopo, Senin (10/2/2025), menuntut kepastian pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta kejelasan status bagi tenaga honorer paruh waktu.
Ketua DPRD Palopo, Darwis, menyatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi tenaga honorer yang telah lulus seleksi PPPK.
“Kami masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai penerbitan NIP bagi tenaga honorer yang telah lulus seleksi,” ujarnya.
Selain itu, ia memastikan anggaran bagi tenaga honorer telah dialokasikan dan disalurkan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan jadwal pembagian NIP PPPK yang diperkirakan keluar pada Juni 2025.
Dalam aksi ini, Ketua Forum Tenaga Honorer Kota Palopo, Ahmad, menyoroti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) telah diturunkan ke OPD masing-masing, yang menjadi langkah awal kepastian anggaran bagi tenaga honorer.
Tuntutan yang disampaikan tenaga honorer:
1. Kepastian pengangkatan tenaga honorer berstatus R1, R2, R3, dan R4 menjadi ASN penuh waktu.
2. Penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat seluruh tenaga honorer dalam database BKN menjadi PPPK penuh waktu.
3. Revisi UU Nomor 1 Tahun 2022, yang membatasi belanja pegawai daerah maksimal 30 persen dari APBD.
4. Penundaan rekrutmen CPNS hingga seluruh tenaga honorer dalam database BKN diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
5. Akomodasi tenaga honorer dari sekolah swasta ke dalam database BKN serta pemberian upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).
6. Pemberian upah tenaga honorer sesuai UMP sambil menunggu pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu.
