Tiga Komisi DPRD Kota Palopo Evaluasi Program Kerja OPD
PALOPO,SPIRITKITA — Tiga komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo telah melaksanakan evaluasi terhadap program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kota Palopo pada Selasa, 29 Agustus.
Komisi I, Komisi II, dan Komisi III masing-masing melakukan evaluasi terhadap OPD mitra mereka di Kantor DPRD Kota Palopo, yang terletak di Kelurahan Toppotika, Kecamatan Wara.
Khususnya pada Komisi II, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang menjadi mitra mereka, telah melaporkan progres dan realisasi sejumlah proyek fisik yang sedang dikelola.
Kepala Dinas PUPR Palopo, Harianto, mengungkapkan, bahwa program fisik yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp18 miliar untuk 4 paket jalan dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp50 miliar untuk proyek jalan. Harianto optimis bahwa semua proyek tersebut akan selesai pada akhir tahun 2023.
Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga memberikan penjelasan mengenai realisasi kegiatan mereka. Pelaksana tugas (Plt) Kepala DLH, Emil Nugraha Salam, menjelaskan bahwa anggaran belanja DLH sebesar Rp44 miliar, dan realisasi hingga bulan Agustus mencapai 55,7 persen yang mencakup 4 bidang dan 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Evaluasi tersebut berfokus pada realisasi semester pertama (6 bulan terakhir) serta proyeksi keuangan 6 bulan ke depan. Rapat di Komisi II dipimpin oleh Ketua Komisi II, Cendrana Saputra Martani (CSM), serta anggota lainnya seperti H Harisal A Latief, Misbahuddin, dan H Zubir Surasman.
Tujuan dari rapat evaluasi ini adalah untuk mengetahui realisasi penggunaan anggaran dalam semester pertama dan proyeksi anggaran di OPD selama 6 bulan ke depan (semester kedua). Evaluasi tersebut bertujuan agar hasilnya dapat dibahas dalam pertemuan selanjutnya.
Anggota dewan asal Partai Demokrat Palopo, H Harizal A Latief, menyampaikan beberapa kesimpulan dari rapat evaluasi tersebut, di antaranya, realisasi belanja OPD rata-rata berada di bawah 50 persen. Selain itu, beberapa OPD juga melakukan pergeseran anggaran pada tahun ini karena alasan pencarian yang lambat. Ini menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih baik untuk menghindari program yang harus dihentikan dan pergeseran anggaran yang tidak diinginkan.(*)
