UPT SMA di Palopo Kekurangan Siswa Pendaftar Jalur Zonasi PPDB, Ini Kata Dewan Pendidikan Kota
Hampir semua UPT SMA di Kota Palopo mengalami kekurangan jumlah calon peserta didik baru (PDB) lewat jalur zonasi. Dari data yang diunggah dari situs PPDB e-Panrita, hanya SMAN 3 Kota Palopo yang mencukupi kuota yang disiapkan, yakni 281 peserta didik baru.
Sementara SMAN 1 Palopo, dari 388 PDB, hingga berita ini dipublish, baru menerima 284 PDB. SMAN 2 Palopo, dari 330 PDB, yang ada saat ini baru 254 PDB. SMAN 4, dari 337 PDB, baru 50 PDB. SMAN 5, dari 271 PDB, baru 139 PDB dan SMA 6 PDB, baru 153 PDB.
Sekedar diketahui, jumlah siswa SMP yang tamat di tahun 2019 ini berjumlah 3.131 siswa.
Mencermati hal tersebut, ketua dewan pendidikan Kota Palopo, DR. Suaedi mengatakan kemungkinan ada kelompok siswa yang tidak terakomodir dalam sistem sehingga siswa tidak lolos pada penerimaan peserta didik baru (PPDB).
“Misalnya siswa yang pilihannya di sekolah tertentu yg kuotanya penuh dan tidak terakomodir di pilihan lainnya,” kata Suaedi.
Hal ini kata Suaedi harusnya diidentifikasi sebelumnya lalu dimasukkan dalam sistem. Penyebab lainnya, Kurangnya pemahaman sekolah dan siswa dalam implementasi sistem ini. Dalam mengisi pilihan sekolah harusnya sudah paham konsekuensi tidak cukupnya kuota atau tidak lolosnya siswa.
“Siswa yang tidak lolos pada sistem harusnya bisa diinput datanya melalui sistem cadangan untuk memenuhi kuota. Jangan saklek dengan sistem zonasi lalu mengorbankan peluang siswa untuk sekolah dan bahkan mengurangi jumlah siswa pada sekolah tertentu,” ujar Suaedi.
Hal lainnya yang tidak diprediksi, kuota persentase jalur prestasi dan jalur perpindahan keluarga tidak melalui perhitungan cermat.
Namun demikian, mantan rektor UNCP ini menyebut sistem Zonasi PPDB sekarang yang diterapkan pemerintah bagus, dengan catatan, Syarat dan ketentuan harus terpenuhi yakni tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan stakeholder pendidikan, sistem namajemen sekolah sudah di atas standar, kualitas dan kiantitas guru sudah terpenuhi serta fasilitas sekolah sesuai standar.
” Dengan kondisi saat ini, syarat penerapan sistem Zonasi pada PPDB bisa sedikit dipaksakan untuk diterapkan,” ungkap Suaedi.(****)
