Wali Kota Makassar Tegaskan Perlawanan terhadap Mafia Tanah: Regulator Harus Kuat
MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan sikap tegas terhadap praktik mafia tanah yang belakangan semakin marak dan meresahkan masyarakat.
Menurutnya, persoalan ini hanya bisa diberantas jika para regulator memiliki integritas dan keteguhan moral dalam menegakkan aturan.
“Kalau mafia tanah itu ya harus dilawan dengan aturan. Yang lebih penting lagi, regulator ini harus kuat, tidak terpengaruh dengan iming-iming yang diberikan oleh mafia. Itu persoalannya,” tegas Munafri di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (13/11/2025).
Munafri menilai, praktik mafia tanah sering kali terjadi karena lemahnya sistem dan pengawasan, termasuk di kalangan aparat yang justru memiliki peran sebagai pengawas dan penegak regulasi.
“Baik di internal pemerintah kota maupun di Dinas Pertanahan, semua harus memaksimalkan pengurusan tanah. Jangan tergoda iming-iming, karena di situlah sering muncul permainan,” ujarnya.
Menurutnya, tata kelola pertanahan yang tidak disiplin membuka peluang besar bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan celah hukum demi keuntungan pribadi.
#Kasus Sengketa Lahan dan Kelalaian Administrasi
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung kasus sengketa lahan milik PT Haji Kala perusahaan milik keluarga mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK).
Ia menyebut, kasus tersebut terjadi akibat kelalaian administrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) di masa lalu.
“Seperti disampaikan Pak Menteri, kesalahan yang terjadi di tanah Pak JK itu adalah kesalahan BPN pada zaman itu,” ungkapnya.
Tanah yang bersertifikat pada era 1960-an hingga sebelum 1997 disebut rawan sengketa karena tidak memiliki lampiran posisi atau batas-batas yang jelas.
Oleh karena itu, BPN perlu segera melakukan pemutakhiran data pertanahan secara menyeluruh untuk mencegah konflik di masa depan.
Wali Kota Makassar menutup pernyataannya dengan menekankan penegakan hukum dan integritas regulator merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus melindungi hak masyarakat atas tanah mereka.
“Kalau sistemnya kuat dan aparatnya berintegritas, mafia tanah tidak akan punya ruang untuk bermain,” tandasnya.
