Warga Geruduk Lapas Palopo, Tuding Ada Praktik Bisnis di Lapas
PALOPO, SPIRITKITA – Sejumlah masyarakat menggeruduk Kantor Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo, Senin (17/2/2025), untuk memprotes kebijakan larangan membawa makanan dan kebutuhan pribadi dalam kemasan pabrik bagi pembesuk.
Mereka menilai aturan ini justru merugikan narapidana karena harga barang di kantin lapas jauh lebih mahal dibandingkan harga di luar. Kebijakan ini juga diduga sebagai upaya menghidupkan kantin lapas dengan harga yang dinilai tidak wajar.
Dalam aksi protes tersebut, terjadi adu mulut antara perwakilan masyarakat dan petugas lapas, termasuk Kepala Lapas (Kalapas) Palopo.
Masyarakat bahkan menduga Kalapas Palopo memperoleh keuntungan dari pengelolaan kantin.
“Kami mendapat informasi ada sogokan dari pengelola kantin dan Kalapas menerima Rp20 juta per bulan,” ungkap Syamsiar Syam, yang akrab disapa Manohara.
Selain itu, ia juga menyoroti dugaan bisnis alat tes urine yang dijual dengan harga lebih tinggi kepada narapidana. Menurutnya, alat tersebut seharusnya gratis atau bisa dibeli dari luar.
Ia meminta Menteri Hukum dan HAM serta Presiden RI segera menindaklanjuti dugaan praktik bisnis di Lapas Palopo dan mendesak pencopotan Kalapas.
Sementara itu, salah satu warga binaan berinisial HBR mengungkapkan kebutuhan dasar seperti sampo dan sabun kini sulit didapatkan.
“Dulu memang ada pembagian, tapi sudah lama tidak ada lagi,” ujarnya.
Menanggapi tudingan tersebut, Kalapas Kelas IIA Palopo, Erwan Prasetyo, membantah menerima keuntungan dari pengelolaan kantin lapas maupun adanya bisnis alat tes urine.
“Itu tidak benar,” tegasnya.
Namun, ia mengakui harga alat tes urine di dalam lapas memang lebih mahal dibandingkan harga di luar.
Saat disinggung mengenai dugaan keberadaan agen bank di dalam lapas yang digunakan sebagai alat transaksi warga binaan, Erwan mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
