Workshop Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kota Palopo Dilaksanakan untuk Meningkatkan Ketahanan Kota Palopo
PALOPO,SPIRITKITA – Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Palopo, Bapak Muh. Ihsan Asharuddin, S.STP., M.Si, mewakili Walikota Palopo, membuka Workshop Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kota Palopo dengan tema “Tangkas, Tanggap, Tangguh” di Ruang Pertemuan Ratona Kantor Walikota Palopo pada hari Kamis, 15 Juni 2023.
Dalam laporan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bapak Muh. Maulana, SE, dijelaskan bahwa tujuan dari workshop ini adalah untuk memperkuat data dan memberikan bimbingan teknis dalam pengumpulan data indeks ketahanan masyarakat guna penyusunan kajian risiko bencana Kota Palopo.
Dalam sambutan yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Palopo, Bapak Muh. Ihsan Asharuddin, S.STP., M.Si, disebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, upaya penanggulangan bencana meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tahap-tahap bencana meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin pelaksanaan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana.
Dalam pengkajian risiko bencana, penting untuk mengacu pada standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, seperti informasi rawan bencana, pencegahan kesiapsiagaan, dan penyelamatan. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam informasi rawan bencana adalah kajian risiko bencana oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Palopo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo.
Dalam tahap penyusunan dokumen kajian risiko bencana, saat ini sedang dilakukan workshop untuk indeks ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan masyarakat. Indeks ketahanan daerah digunakan untuk memantau dan mengevaluasi indeks risiko bencana di suatu daerah, sementara indeks kesiapsiagaan masyarakat digunakan untuk mengantisipasi ancaman bencana dan mengurangi korban jiwa, luka, serta kerusakan infrastruktur.
Dalam kegiatan workshop ini, OPD terkait diharapkan turut serta dalam mengkaji data yang dibutuhkan untuk menyusun peta risiko, termasuk peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Dengan demikian, Pemerintah
Kota Palopo dapat memiliki data bencana yang terintegrasi dan lokasi yang jelas dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Palopo.
Melalui workshop ini, diharapkan terjadi sinergi antara forkopimda, OPD, dan instansi terkait dalam menyatukan data dan informasi mengenai bencana Kota Palopo.
Acara Workshop Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kota Palopo dihadiri oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo, unsur forkopimda, camat, lurah, dan undangan lainnya.(rls)
