Anggaran Pilkada Bertambah, Penyebabnya Jumlah TPS Diperbanyak
Anggaran Pilkada Bertambah, Penyebabnya Jumlah TPS Diperbanyak
Anggaran Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang dipastikan akan membengkak.
Ketua KPU SUlsel, Faisal Amir mengatakan, belum memastikan berapa besar kenaikan anggaran yang harus disiapkan untuk menggelar hajatan politik 5 tahunan tersebut di tengah pandemi virus corona atau COVID-19.
“Kami belum menghitung secara teknis itu, tapi sepertinya banyak,” kata Faisal.
Faisal Amir mengungkapkan, salah satu penyebab bertambahnya anggaran terkait adanya wacana penambahan tempat pemungutan suara (TPS) nanti saat pemilihan.
Lihat juga
KPU Luwu Utara Pesimis Partisipasi Pemilih Capai 78 Persen
“Yang paling berpengaruh ialah TPS diperbanyak. Kalau mau tidak terlalu banyak pemilih dalam TPS, ya TPS harus diperbanyak. Kalau itu ya, pasti mahal,” ujarnya.
Selain itu lanjut Faisal, kebutuhan anggaran juga disebabkan adanya instruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar tahapan pilkada digelar sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Apalagi jika para penyelenggara pemilu harus disediakan alat pelindung diri (APD).
Sejauh ini diakui Faisal, belum ada keputusan soal sumber tambahan anggaran untuk Pilkada Desember 2020. Namun ia berharap, KPU mendapat kucuran dana dari APBN, bukan APBD.
“Kalau APBN kan langsung saja dari KPU RI. Sama saja sebenarnya (dengan APBD), tapi andaikan bisa dari APBN kan tidak perlu komunikasi lagi (dengan pemkab/pemkot). Untuk anggaran pokok pilkada (NPHD) saja, kita masih panjang diskusinya. Bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang tidak maksimal pendanaannya,” jelasnya. Bersambung More Pages 2,…. Anggaran Pilkada Bertambah ,….
KPU RI sendiri dikabarkan telah meminta tambahan dana sebesar Rp 4,77 triliun kepada Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut dibutuhkan untuk menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam penyelenggaran pilkada di 270 daerah pada 9 Desember mendatang.
Baca juga
Pilkada Serentak 2022 Termentahkan, Perpu Pengganti UU Terbit
“Kami sekarang dalam posisi mendapatkan permintaan dari KPU sebesar 4,77 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, dikutip JUm’at 12 Juni 2020.
Permintaan KPU disampaikan melalui Surat Ketua KPU Nomor 433/PR.02.1SD/01/KPU/VI/2020 yang diberikan kepada Sri Mulyani pada 9 Juni lalu.
Dana tersebut rencananya akan dicairkan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar Rp 1,02 triliun, tahap kedua Rp 3,29 triliun, dan tahap ketiga Rp 460 miliar.
Baca juga
Wacana Pilwalkot Palopo, Ini Kata Mereka!
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun telah memutuskan untuk membantu pilkada dengan dana sebesar Rp 1 triliun. “Kami dalam rangka mendukung pilkada, kami putuskan memberi sebesar Rp 1 triliun seperti tahapan pertama KPU ini,” katanya.
Ketua KPU Arief Budiman mengharapkan penambahan anggaran pilkada dapat dipermudah oleh pemerintah. “Kami perlu dukungan APBN agar pembahasan bisa berlangsung lebih cepat,” ujar Arief dalam rapat kerja tersebut.(fik)
