BPJS Kesehatan dan Pemprov Sulsel Bahas Peningkatan Layanan Kesehatan dan Kepesertaan
MAKASSAR, SPIRITKITA — Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah IX, Yessi Kumalasari, bertemu dengan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsjad, pada Senin (13/5/2024), untuk membahas rencana rapat koordinasi yang akan diadakan dua kali setahun.
Arsjad menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan penting yang perlu dipersiapkan untuk rapat mendatang. “Beberapa hal yang perlu dipersiapkan termasuk data terkait kepesertaan BPJS, hasil verifikasi kepesertaan dari setiap daerah, dan akreditasi puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Selain itu, perlu dibahas bagaimana memastikan kesinambungan pemenuhan kewajiban dari masing-masing pihak kabupaten/kota dan provinsi,” katanya.
Arsjad juga menekankan pentingnya memaksimalkan upaya peningkatan layanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Dengan masih adanya tiga daerah di Sulsel, yaitu Kabupaten Sidrap, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Soppeng, yang keaktifannya di bawah 75 persen, Arsjad akan meminta kehadiran ketiga daerah tersebut dalam rapat koordinasi secara virtual untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dan upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan keaktifan.
“Kami akan meminta mereka hadir secara virtual untuk menyampaikan kendala dan upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan keaktifan, apalagi sekarang kita sudah UHC (Universal Health Coverage) sehingga tidak ada alasan layanan BPJS Kesehatan tidak maksimal,” tambahnya.
Sementara itu, Yessi Kumalasari menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk menyampaikan kondisi terkini pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sulawesi Selatan dan membahas kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Provinsi. “Ada tiga agenda penting yang harus ditindaklanjuti dengan forum komunikasi di level Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama, terkait kepesertaan. Di Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah UHC, namun ada tiga kabupaten/kota yang keaktifannya kurang dari 75 persen, yaitu Kabupaten Sidrap, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Soppeng,” jelas Yessi.
Selain itu, Yessi menyoroti penyediaan layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). “Secara umum, akses layanan di FKTP dan FKRTL sudah disiapkan oleh BPJS Kesehatan. Namun, masih ada 104 FKTP yang belum terakreditasi dan 36 FKTP yang belum mendaftarkan diri di Indikator Mutu Nasional (IMN),” tambahnya.
Sebagai hasil dari pertemuan ini, disepakati bahwa forum komunikasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan BPJS Kesehatan akan segera dilaksanakan untuk menindaklanjuti berbagai agenda penting tersebut.
