Gunakan Bansos Untuk Pilkada, Kemendagri: Jangan
Gunakan Bansos Untuk Pilkada, Kemendagri: Jangan
Kepala daerah yang akan maju kembali pada Pilkada Serentak 2020 diminta tidak menggunakan Bantuan Sosial (Bansos) untuk kepentingan Pilkada. Penegasan ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di kantornya.
“Dilarang keras Gunakan Bansos Untuk Pilkada, Bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana, yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan,” kata Tito.
Tito mengatakan, bantuan sosial di saat pandemi tidak mungkin dihentikan. Sebab, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial Covid-19.
Anggaran bantuan sosial tersebut menyangkut fasilitas kesehatan, penangananan dampak sosial-ekonomi Covid-19, dan sosial safety net atau jaring pengaman sosial.
- Walter Notteboom Muncul sebagai Kandidat Kuat Ketua HIPMI Palopo 2025–2028
PALOPO — Bursa calon Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Palopo periode 2025–2028 mulai semakin… Baca Selengkapnya: Walter Notteboom Muncul sebagai Kandidat Kuat Ketua HIPMI Palopo 2025–2028 - PT MDA Sambut JMSI Palopo, Sepakat Bangun Kerja Sama Informasi yang Edukatif
LUWU – Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kota Palopo melakukan audiensi dan silaturahmi bersama manajemen… Baca Selengkapnya: PT MDA Sambut JMSI Palopo, Sepakat Bangun Kerja Sama Informasi yang Edukatif - DPRD dan Wali Kota Palopo Sepakati Rancangan Awal RPJMD 2025–2029
PALOPO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menggelar rapat paripurna dalam rangka penandatanganan nota… Baca Selengkapnya: DPRD dan Wali Kota Palopo Sepakati Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 - Kedubes Inggris Temui Wali Kota, Makassar Dibidik Jadi Kota Kolaborasi Internasional
MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali menjadi sorotan setelah Kedutaan Besar Inggris bersama Tranmere Rovers Football… Baca Selengkapnya: Kedubes Inggris Temui Wali Kota, Makassar Dibidik Jadi Kota Kolaborasi Internasional - Pemkab Luwu Raih Penghargaan Swasti Saba Wistara 2025 dari Kemenkes RI
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu mencatat prestasi nasional setelah berhasil meraih Penghargaan Swasti Saba Wistara, predikat tertinggi… Baca Selengkapnya: Pemkab Luwu Raih Penghargaan Swasti Saba Wistara 2025 dari Kemenkes RI
Di sisi lain, dia membantah tudingan Pilkada hanya akan menguntungkan petahana. Pasalnya Pilkada Serentak 2020 dinilai akan menjadi ajang untuk adu gagasan upara kontestan menangani Covid-19 dan dampaknya.
Instruksi Walikota Palopo, Pedagang yang Tak Pakai Masker Ditutup Usahanya
“Kepala daerah akan all out menangani Covid, sebaliknya bagi kontestan yang bukan petahana juga bisa menjual gagasan, sehingga kontestasi ini akan menjadi lebih sehat karena mereka sama-sama berupaya memenangkan hati masyarakat lewat petarungan ide dan gagasan terkait Covid-19 itu,” bebernya.
Menurutnya, Pilkada serentak di 270 daerah akan menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang baik dan berkualitas yang mampu memimpin di saat krisis.
“Ini momentum bagi kita juga untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang kuat itu adalah bukan pemimpin di masa aman, di masa damai, bukan, tapi pemimpin yang kuat adalah ketika terjadi badai, ketika terjadi krisis,” terangnya.
Adapun, Mendagri mendorong tingginya angka partisipasi masyarakat di Pilkada Serentak 2020 demi legitimasi pemimpin daerah yang kuat. Dia menargetkan tingkat partisipasi masyarakat bisa mencapai kisaran 82 persen atau seperti capaian pemilihan presiden pada 2019.
“Makin tinggi partipasi pemilih menunjukkan bahwa legitimasi yang terpilih nanti akan sangat kuat sekali untuk menjadi seorang kepala daerah, kita mengharapkan partisipasi pemilih setinggi-tingginya,” katanya.(red)
