Ketua KNPI Sulsel Sayangkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020
Ketua KNPI Sulsel Sayangkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, di Tengah Masa Pandemi Covid-19
Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di Sulawesi Selatan tampaknya makin mengkhawatirkan.
Sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka secara resmi pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah.
Faktanya, saat menjelang pendaftaran, ada kandidat Bakal Calon (Balon) Bupati di wilayah Luwu Raya yang terpapar corana atau Covid-19 dan harus menjalani isolasi.
Ketua KNPI Sulawesi Selatan, H. Andi Muhammad Arham Basmin Mattayang angkat bicara, bukan persoalan kandidat balon bupati di Luwu Utara atau Luwu Timur yang kebetulan ada yang positif Covid-19.
Ketua KNPI Sulsel, Arham Basmin mengaku bahwa pada empat bulan yang lalu dirinya melakukan video conference (Vidcon) dengan Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia yang kebetulan adalah senior mantan Ketua Umum di KNPI.
LSI Prediksi Partisipasi Pemilih Mengalami Penurunan
Pada Vidcon tersebut, Arham Basmin mengusulkan agar Pilkada Serentak ditunda ke tahun 2022 atau bahkan sampai tahun 2023.
“Kami yakin betul bahwa jika Pilkada serentak digelar tahun ini, itu efek negatifnya jauh lebih banyak. Atau lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya,” ujarnya.
Negara ini tidak akan runtuh, daerah ini tidak akan runtuh gara-gara tidak ada satu, dua pasang kepala daerah. Sudah jelas ada undang-undang yang mengatur. Ada mekanisme yang mengatur bisa menunjuk pejabat Bupati, pejabat Walikota, pejabat Gubernur dari pada memaksakan Pilkada serentak yang sangat penuh dengan resiko,” gusar Arham.
Akan tetapi usulan yang ditawarkan oleh Arham Basmin ini tidak diindahkan oleh Komisi II dan perangkat lembaga KPU RI.
Lanjut H. Arham Basmin, anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Pilkada serentak sekitar 15 triliun itu dapat digunakan negara untuk mengcover kondisi perekonomian kita tahun ini dan tahun depan.
Hal yang paling urgent di kondisi saat ini kata Arham adalah nyawa masyarakat, keselamatan masyarakat Indonesia dari pada Pilkada serentak di tengah wabah Covid-19.
“Diarahkan seperti apapun untuk mengikuti protokol kesehatan, mereka tidak akan bisa sepenuhnya mengikuti. Ini karena ada evoria dalam mendukung jagoannya di Pilkada,” Lanjut H. Arham Basmin.
Arham menggambarkan, bagaimana deklarasinya para calon pasangan, bagaimana pendaftarannya, semua jago-jagoan kumpul, tidak ada jaga jarak, ada yang tidak pakai masker.
“Jadi jangan heran sebenarnya kalau ada calon kepala daerah yang positif itu warning. Bahwa sebenarnya lebih banyak pendukung yang sebenarnya positif cuma tidak terdeteksi saja,” kata Arham.
Terkait dukung mendukung, Arham mengaku sebagai politisi pasti mendukung salah satu paslon contohnya di beberapa daerah.
Bakal Calon Bupati di Luwu Raya Tidak Hadiri Proses Pendaftarannya di KPU Setempat
“Itu pasti, tapi, saya mendukung lewat apa? lewat camping seperti di Social Media, Campaign di WA story dan sharing-sharing di grup WA.
Saya kira itu jauh lebih efektif dan lebih sefety. Makanya beberapa jagoan saya, itu saya nggak ikuti contoh seperti deklarasinya, pendaftarannya untuk menjaga, bukan soal kita takut covid-19 atau takut ditulari orang, jangan sampai kita yang menulari ke orang. itu yang paling penting,” pungkasnya.
Terpisah, dari informasi yang dihimpun Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) sedikitnya ada delapan kandidat yang positif terinfeksi Corona. Meraka adalah Arsyad Kasmar (calon bupati Luwu Utara), Irwan Bachri (calon bupati Luwu Timur), Lisa (calon wali kota Binjai), Khairunas (calon bupati Solok Selatan).
Kemudian, Suyatno (calon bupati Rokan Ilir), Antoni Imam (calon bupati Lampung Selatan), Muhammad Fajri (calon bupati Klaten), dan calon bupati Dompu, berinisial IR.(ikp)
