Satu Komisioner Bawaslu Kabupaten Luwu Mundur dari Badan Penyelenggara Pemilu

 Satu Komisioner Bawaslu Kabupaten Luwu Mundur dari Badan Penyelenggara Pemilu

Satu Komisioner Bawaslu Kabupaten Luwu Mundur dari Badan Penyelenggara Pemilu

Salah satu komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu, Abdul Latif Idris díkabarkan mengajukan surat pengundurkan diri dari badan penyelenggara pemilu tersebut.

Dísebutkan, Abdul Latif Idris mundur karena ingin menyelesaikan program studi S2 yang saat ini sementara proses pengajuan proposal pembuatan tesis.

Díkutip dari salah satu laman tribunnews, Abdul Latif Idris membenarkan kabar mundur dírinya sebagai salah satu pejabat penyelenggara pemilu.


“Saya mundur dari keanggotaan Bawaslu Luwu. Karena bagi saya jabatan itu bukan anugrah tapi amanah. Kalau bukan kita yang meninggalkan, jabatan itu yang meninggalkan kita. Jadi mundur dari jabatan itu hal biasa.” kata Abdul Latif Idris, díkutip Sabtu, 06 Februari 2021.

Saat ini, sebut Abdul Latif, dírinya masih menunggu proses pemberhentiannya dari Bawaslu RI.

Diputus Bersalah Dalam Sidang DKPP

Diketahui, sebelumnya, Abdul Latif Idris dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Abdul Latif Idris terbukti bersalah dan díkenakan sanksi berupa Pemberhentian dari Jabatan Ketua Bawaslu dan Pemberhentian Sementara sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu.

Dalam perkara 122-PKE-DKPP/X/2020 yang díadukan oleh lembaga Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai, Abdul Latif Idris sebagai Teradu terbukti melanggar Pasal 6 Ayat 2 huruf a dan d, Ayat 3 huruf a dan c, Pasal 7 Ayat 3, Pasal 12 huruf c, dan Pasal 15 huruf a dan c dari Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap dari Jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu Abdul Latif Idris sampai dengan terbitnya surat keputusan pemberhentian sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu,” kata Ketua Majelis.

Sanksi Pemberhentian Sementara juga berlaku sampai dengan adanya perubahan akta notaris CV. Fathir Ali yang menerangkan bahwa Teradu tidak lagi menjabat sebagai Direktur paling lama 30 sejak putusan sanksi díbacakan.(red)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Dapatkan Notifikasi Berita Terbaru Dari Kami ?    OK Tidak