Pemkot Makassar tak Perpanjang PSBB, Ahli: Landasan Kebijakannya?
Pemkot Makassar tak Perpanjang PSBB, Ahli: Landasan Kebijakannya Apa?
Kebijakan Pemerintah kota Makassar untuk tak lagi memperpanjang pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menimbulkan sebuah polemic.
- DPRD dan Wali Kota Palopo Sepakati Rancangan Awal RPJMD 2025–2029
- Kedubes Inggris Temui Wali Kota, Makassar Dibidik Jadi Kota Kolaborasi Internasional
- Pemkab Luwu Raih Penghargaan Swasti Saba Wistara 2025 dari Kemenkes RI
- Pastikan Operasional Aman, PT BMS Periksa Kualitas Udara, Air, hingga Biota Perairan
Ahli Epidemiologi Universitas Hasanuddin, Prof Ridwan Amiruddin, mempertanyakan landasan kebijakan tersebut.
Dikatakannya, Pemkot Makassar segara akan menerbitkan perwali bagaimana intinya hidup normal.
“Baru ini harus lebih disosialisikan, sementara pemberlakukan kehidupan normal ini belum bisa dilakasanakan karena situasi pengendalian covid-19 belum terlihat, bahkan prediksi pertama puncaknya ini setelah lebaran sampai Juni,” ucapnya.
Namun demikian, Prof Ridwan menyebut PSBB hanya merupakan instrument kebijakan. Pemkot Makassar tak Perpangjang PSBB
Dirinya menilai penghentian PSBB mungkin berkaitan dengan kemampuan Pemkot dalam hal anggaran.
Tetapi setelah tak lagi diberlakukan PSBB ia berharap secara prinsip melalui Perawali yang baru tetap mematuhi protocol kesehatan.
Prof Ridwan pun menyarakan masyarakat untuk tetap percaya kepada Pemerintah.
Sedangkan untuk pemerintah ia berharap tetap menjaga kepercayaan masyarakat yang diamanahkan, koordinasi ditingkatan vertical dan horizontan supaya satu bahasa.
Prof Ridwan menguraikan ada tiga jenis intervensi yang bisa mengendalikan kurva. Yang pertama sebutnya adalah menghentikan sumber penularan inikan ada di rumah sakit maksudnya pasien yang ditangani dengan APD yang memadai, semua yang bekerja di rumah sakit potensi yang harus dilindungi,” ucapnya
- Presiden Beri Rehabilitasi Dua Guru di Luwu Utara, Pulihkan Nama Baik dan Hak-Haknya
- Presiden Prabowo Disambut Siswa Usai Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila
- Tahun 2025 Tanpa Rekrutmen CPNS, Pemerintah Pastikan Peluang Baru Dibuka 2026
- Ricuh di DPRD Palopo, Wakil Walikota Harap Kedepannya Demo Lebih Persuasif
Kedua yakni intervensi pembatasan transportasi, ini yang berat sekarang, dimana orang berkeliaran di situ ada virus.
“Terkhir Menghentikan kasus baru, bagaimana caranya, dengan personal highking, inikan mudah hancur ini virus senjatanya mudah saja dengan cuci tangan,” tambahnya.(red)
