Rembuk Stunting 2024: Pj Wali Kota Palopo Tekankan Kolaborasi untuk Capaian Target Nasional
PALOPO, SPIRITKITA — Penjabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani, SH., M.Si., menghadiri pertemuan rembuk stunting Kota Palopo tahun 2024 yang berlangsung di ruang pertemuan Ratona, Kantor Wali Kota Palopo, pada Rabu (22/05/2024).
Dalam acara tersebut, Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Palopo, Asmuradi Budi, menjelaskan bahwa rembuk stunting merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah Kota Palopo dalam merealisasikan hasil analisis situasi dan rencana kegiatan konvergensi.
“Rembuk stunting merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat,” ujar Asmuradi Budi.
Menurut Asmuradi, tujuan dari rembuk ini adalah untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting tingkat kota secara terintegrasi.
“Ini termasuk mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting secara terintegrasi, serta membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Palopo,” tambahnya.
Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani, SH., M.Si., dalam sambutannya menekankan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
“Pemerintah pusat menargetkan untuk menurunkan prevalensi stunting dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 14% di tahun 2024,” kata Asrul Sani.
Untuk mencapai target tersebut, Asrul menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun strategi nasional percepatan pencegahan stunting yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak, mulai dari tingkat pusat, daerah hingga tingkat kelurahan.
Asrul berharap rembuk stunting ini dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan atau rencana aksi yang tepat sasaran.
“Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif jika intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilakukan secara konvergen di tingkat kota sampai kelurahan,” tambahnya.
Intervensi gizi spesifik menyasar penyebab langsung stunting, seperti kurangnya asupan makanan dan gizi serta penyakit infeksi.
“Sedangkan intervensi gizi sensitif menyasar penyebab tidak langsung stunting yaitu peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu serta anak,” jelas Asrul.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan rembuk stunting tahun 2024 oleh Pj. Wali Kota Palopo dan Forkopimda Kota Palopo. Acara ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel atau yang mewakili, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo, Forkopimda Kota Palopo, serta tamu undangan lainnya.
