Revisi UU ASN Terancam Kandas, Jumlah Honorer Capai Sejuta Orang
Revisi UU ASN Terancam Kandas, Jumlah Honorer Capai Sejuta Orang
Rancangan Revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah lama digulirkan belum juga menunjukkan titik terang penyelesaian. Hal ini disebabkan adanya tarik ulur antara Pemerintah dan DPR.
Dalam RUU tersebut DPR-RI memasukkan semua daftar honorer sekaligus tanpa membedakan mana honorer K2 mana honorer non kategori untuk diangkat menjadi PNS atau PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
- Bupati Gowa Husniah Talenrang Terpilih sebagai Ketua DPW PAN Sulsel
- Wagub Sulsel Fatmawati Sumbangkan Gaji Bulanan untuk Atasi Stunting dan Anak Putus Sekolah
- DPMPTSP Sulsel Tegaskan Helena Night Mart Langgar Izin Penjualan Miras dan Operasional
- Pj Wali Kota Palopo Hadiri Forum Pinisi Sultan 2025, Dorong Investasi Green dan Blue Economy
- PB IPMIL Raya Desak Presiden Cabut Moratorium DOB, Dinilai Picu Krisis Keuangan dan Lingkungan di Sulsel
Dengan bertambahnya jumlah tersebut, otomatis jumlah honorer membengkak. Informasinya, saat ini jumlah honorer sudah lebih dari sejuta orang. Jika sudah mencapai jumlah begini, otomatis sandungannya adalah Biaya.
Padahal, jika hanya honorer K2 kini tidak sampai 400 ribu orang setelah dikurangi yang lulus CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap pertama Februari 2019.
Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih dalam dialog online bersama Ketua Panja RUU ASN Arwani Thomafi, dikutip Selasa, 19 Mei 2020, meminta agar Panja RUU ASN memberikan kekhususan bagi honorer K2.
“Kami khawatir gara-gara ada honorer nonkategori makanya pemerintah enggan menyerahkan DIM (daftar inventarisasi masalah),” kata Titi.
Titi menegaskan, pembahasan Revisi RUU ASN yangt telah lama tidak selesai karena pemerintah melihat jumlah honorer membeludak.
Menanggapi itu, Arwani menjelaskan alasan pihaknya memasukkan honorer nonkategori. Menurutnya hal itu untuk memberikan perlindungan kepada seluruh honorer.
“Honorer nonkategori juga bekerja dan direkrut pemda karena memang kekurangan pegawai. Dalam RUU ASN memang ada pasal-pasal untuk honorer K2 dan nonkategori. Namun, bukan berarti harus diselesaikan sekaligus,” kata Arwani.
- Mentan Amran Tolak Lobi Kasus Proyek Fiktif Rp5 Miliar: “Saya Membela Rakyat, Bukan Koruptor”
- 714 CPNS Kemendiktisaintek Mundur, DPR Minta MenPAN-RB Evaluasi Rekrutmen ASN
- Ketua Komisi III DPR RI Dukung Wacana Penghapusan SKCK, Ini Alasannya
- Jaga Integritas! Dewan Pers Larang Wartawan Minta THR atau Bingkisan Lebaran
- Program “Lapor Mas Wapres” Dipertanyakan, Masyarakat Kesulitan Akses Pengaduan
Dia menjelaskan, penyelesaiannya dilakukan secara bertahap dilihat dari usia dan masa kerja.
“RUU ASN yang baru ini berbeda dengan RUU tahun sebelumnya. Di sini ada skema pengangkatan honorer menjadi ASN yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Ada langkah dan tahapan pasti untuk menyelesaikannya,” kunci legislator PPP ini.(red)
