Empat Fokus Perencanaan Pembiayaan APBN 2021
Empat Fokus Perencanaan Pembiayaan APBN 2021
Pemerintah menyiapkan anggaran pembiayaan pada APBN 2020 sebanyak 169,1 triliun. Perencanaan Pendanaan Pembiayaan tersebut akan difokuskan pada 4 bidang.
Disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberi Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8), di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI Jakarta. Empat Fokus Perencanaan Pembiayaan APBN tersebut yang pertama adalah pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi ke depan sebagai bentuk pertanggungjawaban antar-generasi.
Fokus Kedua adalah pemberdayaan UMKM dan UMi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Ketiga, mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, permukiman, serta ketahanan energi. dan Keempat, mendorong program ekspor nasional melalui penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional.
Baca juga: ASN Tenaga Administrasi Dialihkan ke Desa Jadi Tenaga Fungsional
Pada bagian akhir, Presiden berharap pembahasan RAPBN tahun 2021 dapat dilakukan secara konstruktif. Hal ini demi mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kepala Negara juga berdoa agar Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, berkah, dan rida-Nya bagi semua dalam menjalankan amanah seluruh rakyat Indonesia.
Jokowi juga menyampaikan bahwa pendanaan kegiatan pembangunan di tahun 2021. Ini akan didukung sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun.
“Utamanya dari penerimaan perpajakan Rp1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp293,5 triliun,” tutur Jokowi.
Dari sisi perpajakan, Jokowi menyampaikan bahwa Pemerintah terus melakukan berbagai perluasan basis pajak serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial.
“Selain itu, penerapan omnibus law perpajakan dan pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional. Juga mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19, serta memacu transformasi ekonomi,” ujar Jokowi.
Di sisi cukai, Jokowi menyampaikan akan dilakukan pengembangan sistem pengawasan cukai terintegrasi, serta ekstensifikasi cukai untuk mengendalikan eksternalitas negatif.
Pada tahun 2021, Jokowi menyampaikan, langkah untuk mengoptimalkan PNBP. Langkah itu antara lain dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan. Inovasi layanan, perluasan objek audit bersama, perencanaan lifting migas yang efektif, serta efisiensi biaya operasi migas.
“Perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP terus diperkuat dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi,” imbuhnya.
Menurut Jokowi, di masa transisi RAPBN tahun 2021 dengan rencana Pendapatan Negara sebesar Rp1.776,4 triliun dan Belanja Negara Rp2.747,5 triliun, maka Defisit Anggaran diperkirakan mencapai Rp971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB.
“Defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati,” ujarnya.
Lihat juga: Pinjaman Tanpa Bunga ke Masyarakat Segera Diluncurkan
Pembiayaan utang, menurut Jokowi, dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi. Ia menambahkan bahwa pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga oleh Pemerintah secara konsisten.
“Pembiayaan defisit RAPBN tahun 2021 akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter. Dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah,” tandas Jokowi.
Komitmen Pemerintah, lanjut Presiden, dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali.(ish)
