Jangan Lupakan Protokol Kesehatan, Gubernur Sulsel Ingatkan Massa Aksi

 Jangan Lupakan Protokol Kesehatan, Gubernur Sulsel Ingatkan Massa Aksi

Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan


Jangan Lupakan Protokol Kesehatan, Gubernur Sulsel: Jaga Agar Tetap Pada Tujuan

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah menghargai aksi unjuk rasa yang mahasiswa lakukan yang secara murni memperjuangkan aspirasi rakyat terkait undang-undang Omnibus Law.

Penghargaan tersebut sebagai respon Gubernur terkait kondisi terkini aksi unjuk rasa yang telah berlangsung dalam dua hari terakhir kemarin.

Pemutihan Pajak Kendaraan Sulsel Hingga Desember, Ayo Segera Bayar

“Kami memahami itu sebagai wujud panggilan nurani kecendekiawanan selaku insan kampus,” kata Nurdin Abdullah, kutip Jum’at malam, 9 Oktober 2020.


Karenanya, Nurdin Abdullah mengharapkan agar aksi tersebut harus betul-betul terjaga. Agar supaya tetap pada tujuan semula dan berjalan dengan damai, baik, tertib.

“Saya mengharapkan aksi ini harus betul-betul terjaga. Agar supaya tetap pada tujuan semula dan berjalan dengan damai, tertib, taat aturan dan tidak menjadi anarkis,” sebutnya.

Nurdin Abdullah juga mengingatkan, terkhusus pada masa pandemi Covid-19 ini, Ia memohon jangan sampai kegiatan unjuk rasa ini melupakan protokol kesehatan yang dapat berdampak pada kondisi kesehatan masing-masing.

Ia juga mengimbau aparat keamanan agar bisa menjaga aksi unjuk rasa, dan meminta tidak melakukan tindakan represif atau kekerasan.

“Ini demi terciptanya suasana kondusif, ucapnya.

Sebelumnya, pengesahan Rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja menuai sorotan banyak. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020

Meski sudah Ketuk Palu pertanda Sah oleh Anggota Dewan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini harus melewati serangkaian proses untuk benar-benar menjadi Undang-Undang.

Belajar Online Diperpanjang Kembali, Sampai Pertengahan Bulan

Alurnya, ketika RUU telah mendapat persetujuan DPR dan wakil pemerintah, selanjutnya diserahkan ke presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dan juga terdapat keterangan pengesahan serta diundangkan dalam lembaga negara.

Jika RUU tersebut tidak ada tandatangan presiden dalam kurun waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU d|setujui bersama, maka RUU tersebut sah menjadi UU. Dan wajib oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) mengundangkannya.(red)

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *