Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tidak Sinkron, Banyak Temuan BPK
Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tidak Sinkron
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah seringkali tak sinkron. Hal ini khususnya terkait dengan belanja dalam anggaran negara.
“Hasil evaluasi kami selama ini belanja pusat dan daerah sering tidak sinkron, koordinasi pusat dan daerahnya,” ungkap Sri Mulyani.
Ia mencontohkan koordinasi penggunaan dana alokasi khusus (DAK) fisik di daerah tak sinkron dengan pemerintah pusat. Padahal, pemerintah pusat dan daerah perlu koordinasi agar manfaatnya lebih besar untuk masyarakat di daerah.
BKN Sebut Sejumlah Jabatan ASN Direncanakan Dievaluasi
Menurutnya, program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran DAK fisik seringkali berbeda. Dengan demikian, pemerintah pusat perlu mengecek ulang berkali-kali agar implementasinya berjalan dengan tepat.
“Misalnya DAK fisik mengenai jalan antara prioritas jalan nasional, provinsi, kabupaten, atau kota kan perlu sinkronisasi yang tentu manfaatnya lebih baik daripada dialokasikan dan direncanakan secara tidak terkoordinasi,” kata Sri Mulyani.
- Walter Notteboom Muncul sebagai Kandidat Kuat Ketua HIPMI Palopo 2025–2028
PALOPO — Bursa calon Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Palopo periode 2025–2028 mulai semakin hangat. Sejak berakhirnya masa kepengurusan HIPMI Palopo pada April lalu, sejumlah nama muncul sebagai kandidat potensial… Baca Selengkapnya: Walter Notteboom Muncul sebagai Kandidat Kuat Ketua HIPMI Palopo 2025–2028 - PT MDA Sambut JMSI Palopo, Sepakat Bangun Kerja Sama Informasi yang Edukatif
LUWU – Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kota Palopo melakukan audiensi dan silaturahmi bersama manajemen PT Masmindo Dwi Area (MDA) sebagai upaya mempererat hubungan kemitraan. Pertemuan berlangsung di ruang pertemuan lantai… Baca Selengkapnya: PT MDA Sambut JMSI Palopo, Sepakat Bangun Kerja Sama Informasi yang Edukatif - DPRD dan Wali Kota Palopo Sepakati Rancangan Awal RPJMD 2025–2029
PALOPO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menggelar rapat paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo tahun 2025–2029 di Ruang Rapat… Baca Selengkapnya: DPRD dan Wali Kota Palopo Sepakati Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 - Kedubes Inggris Temui Wali Kota, Makassar Dibidik Jadi Kota Kolaborasi Internasional
MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali menjadi sorotan setelah Kedutaan Besar Inggris bersama Tranmere Rovers Football Club melakukan kunjungan resmi ke Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, pada Jumat (5/12/2025). Pertemuan tersebut… Baca Selengkapnya: Kedubes Inggris Temui Wali Kota, Makassar Dibidik Jadi Kota Kolaborasi Internasional - Pemkab Luwu Raih Penghargaan Swasti Saba Wistara 2025 dari Kemenkes RI
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu mencatat prestasi nasional setelah berhasil meraih Penghargaan Swasti Saba Wistara, predikat tertinggi dalam kategori Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025. Penghargaan yang diberikan Kementerian Kesehatan RI tersebut diserahkan pada… Baca Selengkapnya: Pemkab Luwu Raih Penghargaan Swasti Saba Wistara 2025 dari Kemenkes RI
“Jadi kalau kami mau konsolidasi untuk program mulai dari pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kami lakukan sinkronisasi lagi dari dokumen anggaran di Bappenas dan perencanaan di K/L masing-masing dengan program yang memang disiapkan,” jelas Sri Mulyani.
Ia bilang menyamakan belanja yang ada di tiap K/L dan daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, di daerah ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui proses DPRD masing-masing,” ungkapnya.
Pemerintah Siapkan Anggaran Subsidi Bunga Kredit UMKM Rp35,2 Triliun
Selain itu, ada aliran dana yang dikirim dari pusat melalui berbagai skema. Misalnya, DAK fisik, DAK non fisik, dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dana desa, dan dana insentif daerah (DID). Sri Mulyani menyebut seluruh aliran dana ini perlu diselaraskan satu sama lain.
“Aliran-aliran ini kalau mau disinkronkan itu menjadi suatu tantangan yang luar biasa,” pungkas Sri Mulyani.
Berdasarkan temuan BPK sering muncul banyak Kementerian dan Lembaga yang meminta anggaran yang dipakai hasilkan barang dan nanti diserahkan ke masyarakat atau Pemda.
Namun kemudian Pemda justru tidak mau terima karena tidak ada biaya pemeliharaan dan sebagainya.
“Nah ini sering muncul. Misal suatu kementerian bangun suatu infrastruktur, sudah jadi mau diserahkan ke Pemda, dibilang ‘oh saya tidak butuh infrastrukktur ini’. Itu kan program pusat, nah ini timbulkan suatu persoalan,” tuturnya.
Menurut Sri Mulyani, karena sinkronisasi program yang tidak sama justru jadi persoalan. BPK mendapati bahwa belanja kepada masyarakat ternyata tidak sesuai dan tidak sinkron yang dibutuhkan masyarakat atau Pemda.(red)
