Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tidak Sinkron, Banyak Temuan BPK
Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tidak Sinkron
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah seringkali tak sinkron. Hal ini khususnya terkait dengan belanja dalam anggaran negara.
“Hasil evaluasi kami selama ini belanja pusat dan daerah sering tidak sinkron, koordinasi pusat dan daerahnya,” ungkap Sri Mulyani.
Ia mencontohkan koordinasi penggunaan dana alokasi khusus (DAK) fisik di daerah tak sinkron dengan pemerintah pusat. Padahal, pemerintah pusat dan daerah perlu koordinasi agar manfaatnya lebih besar untuk masyarakat di daerah.
BKN Sebut Sejumlah Jabatan ASN Direncanakan Dievaluasi
Menurutnya, program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran DAK fisik seringkali berbeda. Dengan demikian, pemerintah pusat perlu mengecek ulang berkali-kali agar implementasinya berjalan dengan tepat.
“Misalnya DAK fisik mengenai jalan antara prioritas jalan nasional, provinsi, kabupaten, atau kota kan perlu sinkronisasi yang tentu manfaatnya lebih baik daripada dialokasikan dan direncanakan secara tidak terkoordinasi,” kata Sri Mulyani.
- Kapal Asing Sandar di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo, Angkut 9.982 Ton Muatan untuk PT BMS
Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo kembali mencatat sejarah dengan kedatangan kapal kargo asing berbendera Panama, MV. CLIO SPRIT. Kapal sepanjang 124 meter ini dijadwalkan bersandar pada Minggu dini hari, 1 Juni 2025, membawa… Baca Selengkapnya: Kapal Asing Sandar di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo, Angkut 9.982 Ton Muatan untuk PT BMS - Dispertanakbun: Tak Ada Kasus PMK pada Sapi Lokal Palopo
PALOPO, SPIRITKITA – Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan (Dispertanakbun) Kota Palopo memastikan sapi lokal di wilayahnya saat ini bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK). Hal ini disampaikan menyusul upaya pengawasan dan… Baca Selengkapnya: Dispertanakbun: Tak Ada Kasus PMK pada Sapi Lokal Palopo - YouTube Luncurkan Fitur “Lens” di Shorts, Bisa Kenali Objek dalam Video
YouTube kembali menghadirkan inovasi pada fitur video pendek Shorts dengan meluncurkan “Lens”, sebuah fitur pencarian visual interaktif yang memungkinkan pengguna mengenali objek dalam video secara instan. Fitur ini diumumkan dalam laporan The… Baca Selengkapnya: YouTube Luncurkan Fitur “Lens” di Shorts, Bisa Kenali Objek dalam Video - Motif Dendam, Lima Pelaku Penikaman Siswa di Palopo Ditangkap
PALOPO, SPIRITKITA – Lima remaja di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam penikaman seorang pelajar SMKN 2 Palopo. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan KH M Kasim, Kelurahan Pattene,… Baca Selengkapnya: Motif Dendam, Lima Pelaku Penikaman Siswa di Palopo Ditangkap - Ketua Koni Hadiri Muskot Perbakin Palopo, AKBP Dedi Terpilih Sebagai Ketua
PALOPO, SPIRITKITA – Ketua KONI Kota Palopo, Hairul Salim, menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Kota (Muskot) Pengurus Cabang Perbakin Kota Palopo yang digelar di Warkop Kopi Bisang, Jalan Jenderal Sudirman, Palopo, Rabu (28/5/2025).… Baca Selengkapnya: Ketua Koni Hadiri Muskot Perbakin Palopo, AKBP Dedi Terpilih Sebagai Ketua
“Jadi kalau kami mau konsolidasi untuk program mulai dari pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kami lakukan sinkronisasi lagi dari dokumen anggaran di Bappenas dan perencanaan di K/L masing-masing dengan program yang memang disiapkan,” jelas Sri Mulyani.
Ia bilang menyamakan belanja yang ada di tiap K/L dan daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, di daerah ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui proses DPRD masing-masing,” ungkapnya.
Pemerintah Siapkan Anggaran Subsidi Bunga Kredit UMKM Rp35,2 Triliun
Selain itu, ada aliran dana yang dikirim dari pusat melalui berbagai skema. Misalnya, DAK fisik, DAK non fisik, dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dana desa, dan dana insentif daerah (DID). Sri Mulyani menyebut seluruh aliran dana ini perlu diselaraskan satu sama lain.
“Aliran-aliran ini kalau mau disinkronkan itu menjadi suatu tantangan yang luar biasa,” pungkas Sri Mulyani.
Berdasarkan temuan BPK sering muncul banyak Kementerian dan Lembaga yang meminta anggaran yang dipakai hasilkan barang dan nanti diserahkan ke masyarakat atau Pemda.
Namun kemudian Pemda justru tidak mau terima karena tidak ada biaya pemeliharaan dan sebagainya.
“Nah ini sering muncul. Misal suatu kementerian bangun suatu infrastruktur, sudah jadi mau diserahkan ke Pemda, dibilang ‘oh saya tidak butuh infrastrukktur ini’. Itu kan program pusat, nah ini timbulkan suatu persoalan,” tuturnya.
Menurut Sri Mulyani, karena sinkronisasi program yang tidak sama justru jadi persoalan. BPK mendapati bahwa belanja kepada masyarakat ternyata tidak sesuai dan tidak sinkron yang dibutuhkan masyarakat atau Pemda.(red)
