Pj Gubernur Sulsel Menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-74
PALOPO,SPIRITKITA — Penjabat Gubernur Sulsel, Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si, memimpin sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-74 tahun 2024. Kegiatan ini bertemakan “Transformasi Peran Keimigrasian Melalui Strategi Digitalisasi” dan berlangsung di halaman Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo pada Jumat (26/1/2024).
Pada acara tersebut, Bahtiar Baharuddin membacakan sambutan tertulis Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly. Dalam sambutan tersebut, di sampaikan bahwa NKRI mampu menunjukkan resiliensi di tengah tantangan ekonomi global yang melambat.
Bahtiar Baharuddin menekankan komitmen kuat dari para pemimpin untuk menjaga dan melanjutkan kebijakan pengembangan ekonomi di masa mendatang. Selain itu, peringatan HBI menjadi momen untuk merefleksikan peran penting yang diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pembangunan Indonesia.
Imigrasi di nilai memiliki peran strategis dalam memajukan perekonomian daerah dan nasional, sebagaimana di buktikan dengan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang membanggakan. Pada tahun 2023, PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi mencapai 320 persen dengan capaian realisasi PNBP hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp7,6 triliun.
Bahtiar Baharuddin juga mengapresiasi para petugas imigrasi atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian. Ia menyatakan terima kasih kepada seluruh jajaran atas kinerja yang luar biasa.
Setelah upacara, di lanjutkan dengan syukuran HBI ke-74 dan penandatanganan perjanjian kinerja serta komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
Acara di hadiri oleh sejumlah pejabat dan tamu undangan, termasuk Pj Wali Kota Palopo, Bupati Luwu Utara, Bupati Toraja Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Forkopimda Kota Palopo, pimpinan OPD Provinsi Sulsel, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.(*)
