Menpan Targetkan Desember Tahun Ini 20 Persen PNS Diberhentikan
Menpan Targetkan Desember Tahun Ini 20 Persen PNS Diberhentikan
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menargetkan pada Desember 2020 mendatang reformasi birokrasi di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) harus selesai sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.
Tjahjo menyebut, ada 20 persen PNS bagian administrasi dari total 4,2 juta lebih pegawai bakal diberhentikan karena dinilai tidak produktif dalam bekerja.
Namun demikian Tjahjo mengakui, tetap saja bagi dirinya memberhentikan PNS tidaklah mudah.
“Kita enggak bisa Pak, memberhentikan 1,6 juta tenaga yang dianggap tanda petik ini tenaga administrasi yang mungkin 20 persen tidak produktif itu enggak bisa,” katanya dalam penyampaian rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/7) kemarin.
Meski sulit, ujar Tjahjo, dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 yang telah disahkan pada 8 April lalu telah diatur tentang pemberhentian pegawai bagi yang tidak produktif. Hal ini telah diatur pada Pasal 32 dalam Peraturan BKN.
- DPRD dan Wali Kota Palopo Sepakati Rancangan Awal RPJMD 2025–2029
PALOPO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menggelar rapat paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo tahun 2025–2029 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Palopo, Jumat (5/12/2025). Rapat… Baca Selengkapnya: DPRD dan Wali Kota Palopo Sepakati Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 - Kedubes Inggris Temui Wali Kota, Makassar Dibidik Jadi Kota Kolaborasi Internasional
MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali menjadi sorotan setelah Kedutaan Besar Inggris bersama Tranmere Rovers Football Club melakukan kunjungan resmi ke Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, pada Jumat (5/12/2025). Pertemuan tersebut dipimpin Head of Second Cities and… Baca Selengkapnya: Kedubes Inggris Temui Wali Kota, Makassar Dibidik Jadi Kota Kolaborasi Internasional - Pemkab Luwu Raih Penghargaan Swasti Saba Wistara 2025 dari Kemenkes RI
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu mencatat prestasi nasional setelah berhasil meraih Penghargaan Swasti Saba Wistara, predikat tertinggi dalam kategori Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025. Penghargaan yang diberikan Kementerian Kesehatan RI tersebut diserahkan pada acara puncak di Auditorium Siwabessy, Kemenkes… Baca Selengkapnya: Pemkab Luwu Raih Penghargaan Swasti Saba Wistara 2025 dari Kemenkes RI - Pastikan Operasional Aman, PT BMS Periksa Kualitas Udara, Air, hingga Biota Perairan
LUWU – PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan melakukan kegiatan monitoring kualitas lingkungan di sekitar area operasional perusahaan secara berkala. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi komitmen perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan seperti yang… Baca Selengkapnya: Pastikan Operasional Aman, PT BMS Periksa Kualitas Udara, Air, hingga Biota Perairan - Dikenal Dekat dengan Warga, Ismanto Siap Pimpin RT03/RW01 dengan Fokus Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan
MAKASSAR – Pesta demokrasi tingkat warga di Kota Makassar memasuki tahap menjelang Pemilihan Ketua RT dan RW yang dijadwalkan berlangsung awal Desember 2025. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) telah menuntaskan proses pendaftaran calon pada… Baca Selengkapnya: Dikenal Dekat dengan Warga, Ismanto Siap Pimpin RT03/RW01 dengan Fokus Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan
“PNS yang tidak memenuhi target kinerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,” demikian isi aturan tersebut.
Target kinerja yang dimaksud pada Pasal 32 ayat 1 ini dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) dan akan dilakukan penilaian kinerja setiap tahunnya.
Adapun penilaian kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut.
Sangat Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari/sama dengan 110 sampai angka kurang dari/sama dengan 120. Dan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara.
Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 90 sampai angka kurang dari/sama dengan 120. Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 70 sampai angka sama dengan 90.
Oknum Kepala Daerah Dituding “Mainkan” Data Miskin Jelang Pilkada
Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 50 sampai angka sama dengan 70. Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari 50.
Dalam regulasi tersebut dijelaskan, selama 6 bulan PNS tersebut diberi kesempatan memperbaiki kinerja. Namun, jika tidak ada perubahan setelah masa yang diberikan maka harus melakukan uji kompetisi ulang.
“PNS tersebut diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal PNS tidak menunjukan perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali,” isi dari Pasal 32.
Bila setelah mengikuti uji kompetisi PNS tersebut justru tak memenuhi standar kompetensi jabatan, dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kementerian ESDM Rencana Hapus Premium dan Pertalite Juga Cabut Subsidi
“Dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf c, PNS ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun,” jelas aturan itu.
Pada akhirnya, setelah 1 tahun tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, maka PNS tidak produktif atau mendapat penilaian kinerja dengan predikat kurang atau sangat kurang akan diberhentikan secara hormat.
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berlaku sejak peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penilaian kinerja PNS diundangkan,” demikian penutup dari regulasi itu.(hry)
