Presiden Kecewa, Menterinya Dinilai Tak Maksimal Hadapi Pandemi Covid-19

jokowi

Presiden Kecewa, Menterinya Dinilai Tak Maksimal Hadapi Pandemi Covid-19

PRESIDEN Kecewa, Beberapa Menteri dinilai Tak Maksimal di masa Pandemi Covid-19. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta para menteri membuat kebijakan luar biasa (extraordinary) untuk menangani krisis akibat pandemi Covid-19.

Makanya, jika para menteri membuat kebijakan biasa saja seperti kondisi normal maka Jokowi mengancam akan merombak kabinet (reshuffle).

“Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progres signifikan dalam penanganan krisis akibat Covid-19. Tidak ada,” kata Jokowi dalam video sidang kabinet di Istana Negara, pertengahan bulan Juni ini.

Menurut Jokowi, merujuk pada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dibuat beberapa lembaga internasional belum lama ini pertumbuhan ekonomi (dunia) terkontraksi 6% bisa sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia (meproyeksikan ekonomi dunia) bisa minus 5%.”

Karena itu, Jokowi meminta para menteri memiliki sense of crisis yang sama dalam menangani kondisi tersebut. “Jangan biasa-biasa saja, jangan anggap normal,” katanya.

Selain kurangnya senses of crisis, Presiden juga mempersoalkan belanja kementerian yang belum memuaskan. “Laporannya masih biasa-biasa saja. Segera belanjakan sehingga konsumsi akan naik dan peredaran uang akan makin banyak,” katanya.

Ada beberapa sektor yang mendapat sorotan. Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran Rp 75 triliun. Jokowi mengkritik penggunaan anggarannya baru,…….

Ada beberapa sektor yang mendapat sorotan. Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran Rp 75 triliun. Jokowi mengkritik penggunaan anggarannya baru sekitar 1,53%. “Pembayaran dokter, tenaga spesialis keluarkan. Belanja peralatan keluarkan,” katanya. Dengan begitu, uang beredar di masyarakat tersebut dapat memicu aktivitas perekonomian.

Kedua, bantuan sosial ke masyarakat. “Ini harusnya 100% sudah disalurkan,” katanya.

Ketiga, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). “Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil mikro, mereka tunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu,” kata Jokowi.

Presiden Ingatkan Gubernur, Walikota/Bupati, Hati-hati!

Ia menambahkan, stimulus ekonomi juga diberikan kepada sektor manufaktur yang merupakan industri padat karya. Langkah ini diharapkan bisa mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. “Jangan pas ada PHK, duit serupiah pun tidak masuk ke stimulus ekonomi kita.”

Jokowi pun mengungkapkan penilaiannya terhadap kinerja bawahannya dalam menangani krisis pandemi. “Saya harus ngomong apa adanya tidak ada progres signifikan,” katanya.

Second wave Covid-19, Indonesia Tercepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi mendesak para menteri membuat langkah dan kebijakan luar biasa untuk mengatasi krisis saat ini. Bentuknya bisa berupa pembuatan aturan baru. Bahkan, Presiden pun siap mendukung jika memang dibutuhkan untuk membuat peraturan presiden, bahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

“Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Langkah apapun akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat Indonesia,” katanya.

Bahkan, Jokowi siap mengambil langkah lebih besar lagi, seperti membubarkan,…….

Bahkan, Jokowi siap mengambil langkah lebih besar lagi, seperti membubarkan lembaga atau reshuffle kabinet. Presiden Kecewa

“Sudah kepikiran kemana-mana saya. Kalau memang diperlukan karena memang suasana ini harus ada..” ujar Jokowi.

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengatakan apa yang disampaikan presiden itu adalah benar dan tepat.

Karena, kata dia, tugas presiden adalah mengevaluasi kinerja para pembantunya. Jika ada yang tidak memuaskan, presidenlah yang berhak memberikan teguran dan peringatan.

Pemberian Bansos Akan Disatukan, Sejalan Reformasi Penganggaran

Kata Saleh, presiden sudah menyebut akan melakukan apapun. “Termasuk akan melakukan reshuffle. Berarti presiden sudah merasakan ada yang tidak beres dalam kabinetnya,” tambahnya.

Menyangkut persoalan evaluasi dan reshuffle, Saleh mengatakan, itu adalah hak prerogatif presiden. Jika beliau menilai perlu melakukan perombakan kabinet, bisa dilakukannya kapan saja. Maka dengan demikian, tidak ada yang bisa menghalangi.

Saleh melihat, bahwa fokus presiden adalah penyelamatan 267 juta warga negara. “Dan itu disebut beberapa kali dalam pidato. Untuk itu, presiden rela melakukan banyak hal. Termasuk reshuflle dan mengeluarkan payung hukum yang diperlukan,” tutup Saleh.

Terkait lambatnya publikasi kekecewaan presiden ini, Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan alasan,…….

Terkait lambatnya publikasi kekecewaan presiden ini, Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan alasan di balik diunggahnya video pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020.

Diketahui, setelah sepuluh hari, video rekaman rapat tersebut baru dinggah ke YouTube Sekretariat Presiden pada hari ini, Ahad, 28 Juni 2020.

“Karena awalnya Sidang Kabinet Paripurna tersebut bersifat intern. Namun setelah kami pelajari pernyataan Presiden, banyak hal yang baik dan bagus untuk diketahui publik, sehingga kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya, baru dipublish hari ini,” kata Bey Macmuddin.

Proyek Utama Kemenhub di Tahun 2021, Ini Kata Menteri Budi Karya

Dalam video berdurasi 10 menit 20 detik itu, Jokowi nampak menegur keras jajaran kabinetnya dalam penanganan Covid-19. Itu merupakan Sidang Kabinet Paripurna pertama sejak pandemi menyerang Indonesia pada Maret 2020. Sidang berjalan secara tertutup dan tak dapat diliput media.

Bey mengatakan Sekretariat Presiden juga telah mempelajari isi dari video Jokowi tersebut sebelum akhirnya mengunggahnya. “Kami pelajarinya agak lama juga, pelajari berulang-ulang,” kata Bey.(fik)

Dapatkan Update Berita Pilihan Menarik
di Fanspage dan Tiktok Anda
Spiritkita
Pemkot Palopo

Banner

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *