Tenaga Honorer Pemkot Palopo Dapat Subsidi Pemerintah
Tenaga Honorer Pemkot Palopo Akan Dapat Subsidi Pemerintah
Pemerintah Kota Palopo mengusulkan sebanyak 7,000 tenaga honorer untuk menerima bantuan subsidi gaji dibawah 5 juta dari pemerintah. Tenaga honorer yang diusulkan tersebut tersebar di beberapa OPD dan unit kerja yang ada di Kota Palopo.
Kepada Wartawan, Sekda Kota Palopo, Firmanza DP, mengatakan usulan 7,000 tenaga honorer ini merupakan bentuk tindaklanjut dari surat Pemprov Sulsel Nomor 800/8939/BKD Sulsel.
Firmanza mengatakan usulan honorer ini sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam surat Pemprov Sulsel.
Walikota Palopo Kunjungi Masmindo di Latimojong Luwu
Adapaun syarat yang diminta salah satunya adalah masih aktif bekerja sejak 30 Juni 2020 hingga saat ini.
“Sedapat mungkin seluruh tenaga honorer yang mengabdi di jajaran Pemkot Palopo mendapatkan subsidi gaji ini,” kata Firmanza.
Diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat yang ditujukan ke para Walikota/Bupati se Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel atas nama Gubernur Sulawesi Selatan, Abdul Hayat, Pemerintah daerah diminta memasukkan data nama-nama honerer Pemda.
Adapun kriterianya antara lain tidak berstatus PNS. Selain itu, gaji atau honor yang selam ini diterima bersumber dari APBD. Honorer diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
Pendataan berdasarkan surat tersebut sendiri telah berakhir 28 Agustus kemarin.
Honorer Pemda Keciprat BLT Rp600 Ribu, Ini Syaratnya
Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah memastikan dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) subsidi upah yang berpenghasilan dibawah lima juta sebesar Rp600 ribu per bulan, pegawai pemerintah non-PNS atau pegawai honorer pemerintah juga akan menerima dana bantuan tersebut. Honorer Pemda Keciprat BLT ini sendiri disebutkan dari bulan September hingga Desember 2020 itu.
“Itulah kenapa pemerintah menambah jumlah penerima bantuan yang semula hanya 13.870.496 orang menjadi 15.725.232 orang. Alokasinya pun naik dari Rp33,1 triliun menjadi Rp37,7 triliun,” ujar Menaker Ida Fauziah.(red)
