Oknum Kepala Daerah Dituding “Mainkan” Data Miskin Jelang Pilkada
Oknum Kepala Daerah Dituding Mainkan Data Miskin Jelang Pilkada
Pemerintah pusat kesulitan untuk menyalurkan bantuan sosial yang tepat sasaran kepada masyarakat. Hal ini kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Monoarfa dikarenakan sejumlah kepala daerah cenderung menaikkan angka kemiskinan di daerahnya. Terlebih ketika menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).
Oknum Kepala Daerah menaikkan garis kemiskinan agar bantuan sosial (bansos) yang diterima lebih banyak. Tetapi ketika terpilih dia berusaha untuk menurunkan garis kemiskinan. Dan kalau mau dibantu untuk keluarga miskin mereka mengatakan garis kemiskinan sudah membaik sebagai prestasi kepala daerah
Pemberian Bansos Akan Disatukan, Sejalan Reformasi Penganggaran
Hal inilah dipaparkan Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pada Rabu, 1 Juli 2020.
“Persentil yang kita akan intervensi itu berdasarkan APBN itu sangat dipengaruhi oleh data-data dari daerah. Jika sekali daerah tidak melakukan update maka tentu datanya pasti menimbulkan persoalan,” kata Suharso.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto membeberkan baru 103 kabupaten atau kota yang aktif melakukan pembaharuan data ihwal penduduk miskin di daerah terkait dengan validasi data penyaluran bantuan sosial akibat pandemi Covid-19.
- Mentan Amran Tolak Lobi Kasus Proyek Fiktif Rp5 Miliar: “Saya Membela Rakyat, Bukan Koruptor”
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan sikap tegasnya dalam menyikapi kasus proyek fiktif yang merugikan negara hingga Rp5 miliar di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025), Amran mengungkapkan dirinya telah menerima berbagai upaya lobi dari sejumlah pihak, termasuk pejabat, namun tetap bersikukuh menolak… Baca Selengkapnya: Mentan Amran Tolak Lobi Kasus Proyek Fiktif Rp5 Miliar: “Saya Membela Rakyat, Bukan Koruptor” - 714 CPNS Kemendiktisaintek Mundur, DPR Minta MenPAN-RB Evaluasi Rekrutmen ASN
Fenomena mundurnya 714 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bidang Sains dan Teknologi (Saintek) menjadi sorotan publik dan anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya. Legislator dari Fraksi PKB ini menilai, kejadian tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh… Baca Selengkapnya: 714 CPNS Kemendiktisaintek Mundur, DPR Minta MenPAN-RB Evaluasi Rekrutmen ASN - Ketua Komisi III DPR RI Dukung Wacana Penghapusan SKCK, Ini Alasannya
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan dukungannya terhadap wacana penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, keberadaan SKCK justru lebih banyak menyulitkan masyarakat, terutama saat menjadi syarat administratif dalam melamar pekerjaan dan urusan lainnya. “Saya secara… Baca Selengkapnya: Ketua Komisi III DPR RI Dukung Wacana Penghapusan SKCK, Ini Alasannya - Jaga Integritas! Dewan Pers Larang Wartawan Minta THR atau Bingkisan Lebaran
JAKARTA, SPIRITKITA – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H, yang jatuh pada 31 Maret 2025, Dewan Pers mengeluarkan imbauan kepada semua pihak agar tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), sumbangan, atau bingkisan dari oknum yang mengatasnamakan wartawan, organisasi pers, atau perusahaan media. Dalam surat… Baca Selengkapnya: Jaga Integritas! Dewan Pers Larang Wartawan Minta THR atau Bingkisan Lebaran - Program “Lapor Mas Wapres” Dipertanyakan, Masyarakat Kesulitan Akses Pengaduan
JAKARTA, SPIRITKITA – Program “Lapor Mas Wapres”, yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di awal pemerintahan, mulai dipertanyakan efektivitasnya. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengungkapkan keluhan terkait sulitnya akses masyarakat dalam memanfaatkan program ini, terutama bagi warga di daerah… Baca Selengkapnya: Program “Lapor Mas Wapres” Dipertanyakan, Masyarakat Kesulitan Akses Pengaduan
Artinya, menuru Yandri, masih ada 411 kabupaten atau kota yang belum melakukan pembaharuan data penduduk miskin di daerah masing-masing.
“Maka tidak salah atau aneh kalau kita mendengar dari media sosial. Berita-berita dan informasi langsung ketika kunjungan kerja masih banyak data yang tumpang tindih. Dan penyaluran bansos tidak tepat sasaran,” kata Yandri saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Sosial. Menteri Dalam Negeri, Desa PDTT, PPN dan Menteri Keuangan pada Rabu (1/7/2020).
Tagihan Listrik Tak Bengkak, PLN Sediakan Layanan, Begini Caranya
Dia mencontohkan, terdapat 2 ribu data orang yang menerima bantuan sosial tidak bisa dikonfirmasi alamat dan tempat tinggalnya di Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, dia menegaskan, perlu adanya satu data kemiskinan untuk memverifikasi dan validasi data kemiskinan secara nasional dan terkoorinasi dengan baik antara lembaga dan kementerian.
“Perlu ada SKB untuk memastikan tidak ada wali kota, bupati, gubernur hingga desa yang tidak fokus dengan data kemiskinan dan indikatornya harus sama termasuk BPJS. Data BPJS juga tidak sinkron berapa triliun uang rakyat yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.(fik)
