Oknum Kepala Daerah Dituding “Mainkan” Data Miskin Jelang Pilkada
Oknum Kepala Daerah Dituding Mainkan Data Miskin Jelang Pilkada
Pemerintah pusat kesulitan untuk menyalurkan bantuan sosial yang tepat sasaran kepada masyarakat. Hal ini kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Monoarfa dikarenakan sejumlah kepala daerah cenderung menaikkan angka kemiskinan di daerahnya. Terlebih ketika menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).
Oknum Kepala Daerah menaikkan garis kemiskinan agar bantuan sosial (bansos) yang diterima lebih banyak. Tetapi ketika terpilih dia berusaha untuk menurunkan garis kemiskinan. Dan kalau mau dibantu untuk keluarga miskin mereka mengatakan garis kemiskinan sudah membaik sebagai prestasi kepala daerah
Pemberian Bansos Akan Disatukan, Sejalan Reformasi Penganggaran
Hal inilah dipaparkan Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pada Rabu, 1 Juli 2020.
“Persentil yang kita akan intervensi itu berdasarkan APBN itu sangat dipengaruhi oleh data-data dari daerah. Jika sekali daerah tidak melakukan update maka tentu datanya pasti menimbulkan persoalan,” kata Suharso.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto membeberkan baru 103 kabupaten atau kota yang aktif melakukan pembaharuan data ihwal penduduk miskin di daerah terkait dengan validasi data penyaluran bantuan sosial akibat pandemi Covid-19.
- Presiden Beri Rehabilitasi Dua Guru di Luwu Utara, Pulihkan Nama Baik dan Hak-Haknya
Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Drs. Abdul Muis dan Drs. Rasnal, M.Pd, Kamis (13/11/2025). Keputusan ini diambil sesaat setelah Presiden tiba di Tanah Air usai kunjungan kenegaraan ke Australia, sebagai bentuk respons atas aspirasi masyarakat… Baca Selengkapnya: Presiden Beri Rehabilitasi Dua Guru di Luwu Utara, Pulihkan Nama Baik dan Hak-Haknya - Presiden Prabowo Disambut Siswa Usai Pimpin Upacara Hari Kesaktian PancasilaPresiden RI Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari siswa-siswi sekolah usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (1/10/2025). Seusai acara, Prabowo yang mengenakan setelan jas abu-abu berpeci hitam menghampiri para pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah… Baca Selengkapnya: Presiden Prabowo Disambut Siswa Usai Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila
- Tahun 2025 Tanpa Rekrutmen CPNS, Pemerintah Pastikan Peluang Baru Dibuka 2026
Menjelang akhir tahun 2025, harapan jutaan pencari kerja untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pupus sudah. Pemerintah memastikan tahun ini tidak ada rekrutmen CPNS maupun ASN umum. Plt Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen BKN, Aris Windiyanto, menyebut proses administrasi yang panjang menjadi alasan… Baca Selengkapnya: Tahun 2025 Tanpa Rekrutmen CPNS, Pemerintah Pastikan Peluang Baru Dibuka 2026 - Ricuh di DPRD Palopo, Wakil Walikota Harap Kedepannya Demo Lebih Persuasif
Aksi demonstrasi mahasiswa di Gedung DPRD Kota Palopo pada Senin (1/9/2025) berujung ricuh. Massa yang tergabung dalam aliansi Barisan Dari Rakyat melakukan perusakan fasilitas dan mencorat-coret dinding kantor DPRD dengan tulisan sindiran tajam kepada anggota DPR RI. Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, yang akrab… Baca Selengkapnya: Ricuh di DPRD Palopo, Wakil Walikota Harap Kedepannya Demo Lebih Persuasif - Haji Isam Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama oleh Presiden Prabowo
Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Jasa dan Kehormatan kepada 141 tokoh bangsa dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Salah satu penerima penghargaan adalah pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal dengan nama Haji Isam. Ia menerima Bintang… Baca Selengkapnya: Haji Isam Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama oleh Presiden Prabowo
Artinya, menuru Yandri, masih ada 411 kabupaten atau kota yang belum melakukan pembaharuan data penduduk miskin di daerah masing-masing.
“Maka tidak salah atau aneh kalau kita mendengar dari media sosial. Berita-berita dan informasi langsung ketika kunjungan kerja masih banyak data yang tumpang tindih. Dan penyaluran bansos tidak tepat sasaran,” kata Yandri saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Sosial. Menteri Dalam Negeri, Desa PDTT, PPN dan Menteri Keuangan pada Rabu (1/7/2020).
Tagihan Listrik Tak Bengkak, PLN Sediakan Layanan, Begini Caranya
Dia mencontohkan, terdapat 2 ribu data orang yang menerima bantuan sosial tidak bisa dikonfirmasi alamat dan tempat tinggalnya di Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, dia menegaskan, perlu adanya satu data kemiskinan untuk memverifikasi dan validasi data kemiskinan secara nasional dan terkoorinasi dengan baik antara lembaga dan kementerian.
“Perlu ada SKB untuk memastikan tidak ada wali kota, bupati, gubernur hingga desa yang tidak fokus dengan data kemiskinan dan indikatornya harus sama termasuk BPJS. Data BPJS juga tidak sinkron berapa triliun uang rakyat yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.(fik)
