Pengganti Thoriq Husler, Ini Kata Ketua KPU Luwu Timur

 Pengganti Thoriq Husler, Ini Kata Ketua KPU Luwu Timur

Pengganti Thoriq Husler, Ini Kata Ketua KPU Luwu Timur

Sepekan setelah meninggalnya Bupati HM Thoriq Husler (MTH), yang juga sebagai incumbent pasangan calon (paslon) terpilih, masyarakat belum melihat gelagat siapa yang akan menggantikan sebagai Bupati Periode 2021 – 2024.

Namun demikian, dari informasi yang díhimpun, sebahagian berharap Muhammad Taqwa Muller bersedia mengganti Thoriq Husler untuk terpilih kemudian dílantik sebagai Bupati Luwu Timur periode 2021 – 2024.

“Sepertinya masih tahap pembicaraan di elit pemangku kepentingan. Entah apa sudah hasil putusan atau belum. Saya belum dapat infonya,” ujar Nasba, warga Angkona yang mengaku sebagai simpatisan memilih paslon ini pada pilkada kemarin.


Lain halnya dengan warga yang bernama Burhanuddin. Ia lebih berharap agar Budiman, wakil paslon dari Thoriq Husler naik dílantik sebagai Bupati. Dan selanjutnya partai mendorong satu nama untuk menggantikannya di posisi Wakil.

“Pak Budiman merupakan keluarga. Tapi apapun itu, kita siap menerima siapa yang akan jadi kepala daerah kami,” katanya.

Ketua KPU Luwu Timur, Zainal SE yang díhubungi redaksi spiritkita juga mengaku pihaknya belum mengetahui hal Pengganti Thoriq Husler

Cek nama-nama Mahasiswa Luwu Timur Penerima Bantuan Beasiswa

Díjelaskannya, terkait mekanisme, KPU akan menindaklanjuti hal tersebut jika telah mendapat persuratan dari DPRD Kabupaten Luwu Timur.

“Belum ada. Kita masih menunggu surat dari DPRD. Setelah ada persuaratan terkait hal tersebut, tentunya dítindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas Zaenal.

Sebelumnya, telah terdapat beberapa kasus serupa. Mengenai hal tersebut, salah satu komisioner KPU RI Novida Ginting mengatakan, bakal calon kepala daerah yang díterima pendaftarannya sebagai peserta pilkada dapat dígantikan apabila di kemudian hari meninggal dunia.

Evi menjelaskan, mekanisme penggantian bakal calon kepala daerah yang meninggal dunia tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pilkada. Pasal 78 Ayat (1) PKPU tersebut mengatakan, “penggantian bakal calon atau calon dapat dílakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan dalam hal: (d) berhalangan tetap”.

Thoriq Husler Meninggal Akibat Komorbid, Pemprov Sulsel Sampaikan Duka

Adapun yang dímaksud dengan berhalangan tetap ialah meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permananen.

Penggantian bakal calon dapat dílakukan dengan mengubah kedudukan calon gubernur, calon bupati atau calon wali kota menjadi calon wakil gubernur, calon wakil bupati atau calon wakil wali kota.

Calon wakil gubernur, calon wakil bupati atau calon wakil wali kota juga dapat diubah kedudukannya menjadi calon gubernur, calon bupati atau calon wali kota.

Evi menambahkan, pengajuan calon pengganti yang diusung dari partai politik dilakukan paling lama tujuh hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap. Hal ini sesuai dengan bunyi PKPU 3/2017 Pasal 82.

Lebih jauh, ia mengingatkan, bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau pasangan calon pengganti.(fik)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Dapatkan Notifikasi Berita Terbaru Dari Kami ?    OK Tidak