Belopa

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, Pemkab Luwu: Upaya Tekan Peredaran Cukai Ilegal

 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, Pemkab Luwu: Upaya Tekan Peredaran Cukai Ilegal

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, Pemkab Luwu: Upaya Tekan Peredaran Cukai Ilegal

Pemerintah Kabupaten Luwu bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar Sosialisasi Ketentuan dí Bidang Cukai Tahun Anggaran 2020 dí Aula kantor Bappelitbangda, Kelurahan Senga Kecamatan Belopa.

Bupati Luwu, H Basmin Mattayang yang membuka secara resmi acara tersebut mengucapkan rasa terima kasih. Serta apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atas kepercayaan yang díberikan kepada Kabupaten Luwu. Dimana Luwu sebagai tempat pelaksanaan Sosialisasi dí bidang cukai

“Seperti kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Luwu bukan penghasil tembakau. Namun demikian Sosialisasi ini sangat penting karena terkait dengan antisipasi dan tindakan pencegahan penggunaan cukai illegal. Seperti pada barang-barang yang seharusnya kena cukai, seperti rokok. Hal ini dí maksudkan agar dapat dí pahami dan dímengerti aturan perundang-undangan yang berlaku tentang cukai”, kata H Basmin Mattayang.



Bupati Luwu Minta Guru dan Orang Tua Siswa Dukung “Simpel”

Menurut Bupati Luwu, Sosialisasi Ketentuan dí Bidang Cukai ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk terus menekan peredaran serta edukasi tentang pengawasan cukai illegal

“Saya berharap para peserta sosialisasi dapat menyimak dengan baik semua materi. Sehingga kedepan pemerintah Kabupaten Luwu dapat meningkatkan sinergitas dengan pemerintah provinsi Sulsel. Serta juga kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai untuk menekan peredaran rokok illegal. Agar pendapatan daerah bisa bertambah”, lanjut H Basmin Mattayang.

Pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau harus terus díevaluasi agar semakin besar nilai manfaatnya bagi masyarakat dalam mendukung ekonomi kerakyatan.

Besarnya kucuran dana tersebut penggunaannya sudah díarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu. Sebagaimana díatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.07/2008. Kemudian díubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No 28/PMK.07/2016, dan Díubah Kembali menjadi Peraturan Menteri Keuangan no 222/PMK.07/2017 tentang penggunaan dan evaluasi dana bagi hasil cukai tembakau dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No 9/2020 tentang alokasi penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dí Provinsi Sulawesi Selatan.

Basmin Ajak Kelola Sawah dengan Semangat Gotong Royong

Kegiatan sosialisasi ini díhadiri pula oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab Luwu, Andi Palanggi,. Juga Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan Pembangunan dan SDM, Andi Baso Tenriesa, para kepala OPD dan Camat se Kabupaten Luwu.

Acara dílanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber. Dr. Since Erna Lamba, Kepala Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan materi Pokok-pokok Pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Sedangkan Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malili, Agus Praminto yang membawakan materi Sosialisasi Cukai dan Indentifikasi Pita Cukai.(ikp)

Dapatkan Notifikasi Berita Terbaru Dari Kami ?    OK Tidak