Anggaran Pilkada 2020 Belum Cair, Pengamat: Bisa Tertunda
Anggaran Pilkada 2020 Belum Cair, Pengamat: Bisa Tertunda, Baru Luwu Timur yang telah transfer ke KPUD
Proses pencarian anggaran Pilkada serentak 2020 dari pemerintah daerah ke penyelenggara Pilkada dipastika molor.
Dari data yang dirilis Kemendagri, proses pencairan anggaran pemilihan serentak baru mencapai 69,45 persen. Padahal Kementerian Dalam Negeri telah memberi tenggat kepada Pemda menyelesaikan proses transfer paling lambat 15 Juli 2020.
Pengamat Politik Karyono Wibowo menilai kondisi Anggaran Pilkada 2020 Belum Cair ini berpotensi mengganggu tahapan pemilihan yang sedang berlangsung.
“Bila anggaran Pilkada serentak 2020 tidak segera dicairkan maka pemilihan akbar di sejumlah daerah bisa tertunda,” tegas Karyono Wibowo.
Selain itu, Kemendagri diminta menelisik lebih jauh penyebab proses transfer yang terkesan lambat. Kemendagri perlu mengetahui alasan Anggaran Pilkada 2020 Belum Cair dan melewati batas waktu. Selain itu, kementerian yang dipimpin Tito Karnavian juga mesti menggali penyebab kelambatan dan motif masing-masing daerah.
- Walter Notteboom Muncul sebagai Kandidat Kuat Ketua HIPMI Palopo 2025–2028
PALOPO — Bursa calon Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Palopo periode 2025–2028 mulai semakin hangat. Sejak… Baca Selengkapnya: Walter Notteboom Muncul sebagai Kandidat Kuat Ketua HIPMI Palopo 2025–2028 - PT MDA Sambut JMSI Palopo, Sepakat Bangun Kerja Sama Informasi yang Edukatif
LUWU – Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kota Palopo melakukan audiensi dan silaturahmi bersama manajemen PT Masmindo… Baca Selengkapnya: PT MDA Sambut JMSI Palopo, Sepakat Bangun Kerja Sama Informasi yang Edukatif - DPRD dan Wali Kota Palopo Sepakati Rancangan Awal RPJMD 2025–2029
PALOPO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menggelar rapat paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan rancangan… Baca Selengkapnya: DPRD dan Wali Kota Palopo Sepakati Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 - Kedubes Inggris Temui Wali Kota, Makassar Dibidik Jadi Kota Kolaborasi Internasional
MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali menjadi sorotan setelah Kedutaan Besar Inggris bersama Tranmere Rovers Football Club melakukan… Baca Selengkapnya: Kedubes Inggris Temui Wali Kota, Makassar Dibidik Jadi Kota Kolaborasi Internasional - Pemkab Luwu Raih Penghargaan Swasti Saba Wistara 2025 dari Kemenkes RI
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu mencatat prestasi nasional setelah berhasil meraih Penghargaan Swasti Saba Wistara, predikat tertinggi dalam kategori… Baca Selengkapnya: Pemkab Luwu Raih Penghargaan Swasti Saba Wistara 2025 dari Kemenkes RI
Dana tersebut juga telah disepakati bersama melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Alokasi anggaran itu menjadi penopang operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan aparat keamanan.
“Padahal alas hukum pencairan anggaran…… Lanjut Halaman Berikutnya
“Padahal alas hukum pencairan anggaran Pilkada sudah ada,” ujarnya.
Adapun NPHD untuk Pilkada ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 41/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54/2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dana tersebut digunakan antara lain untuk petugas, pengamanan, dan membeli kebutuhan seperti alat pelindung diri, cairan disinfektan, dan lain-lain untuk menjalankan protokol kesehatan. Pasalnya, pilkada dilangsungkan di tengah pandemi Covid-19.
Anggaran Pilkada Serentak 2020 Tuntas 15 Juli, Pemda Diminta Penuhi Jadwal
Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa pencairan anggaran pilkada sejatinya telah menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Ini kan bentuk komitmen dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar pencairan bisa tepat waktu,” katanya.
Kendati begitu, Fritz menilai selama Juli 2020 operasional badan pengawas itu termasuk di daerah masih berjalan normal. Bawaslu juga mengingatkan Kemendagri terkait keterlambatan pencarian anggaran tersebut.
“Dalam bulan Juli ini, kami masih bisa melaksanakan tugas, karena tanggung jawab pengawasan. Kami selalu mengingatkan Kemendagri. Kan itu perintah Peraturan Mendagri,” tuturnya.
Diketahui, data terakhir Kemendagri, anggaran NPHD senilai Rp10 triliun diberikan kepada…… Halaman Berikut
Diketahui, data terakhir Kemendagri, anggaran NPHD senilai Rp10 triliun diberikan kepada KPU dengan realisasi sementara Rp7,5 triliun. Anggaran untuk Bawaslu sejumlah Rp3,4 triliun baru direalisasikan Rp2,4 triliun.
Sementara itu, anggaran keamanan yang baru terealisasikan senilai Rp434,4 miliar dari target Rp1,5 triliun. Pemerintah daerah juga diketahui dua kali molor atau melewati tenggat yang diberikan Kemendagri.
Semula Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta Pemda sudah mencairkan dana Pilkda 2020 sebelum 15 Juni. Belakangan masih banyak daerah belum memproses anggaran tersebut.
KPU Luwu Utara Pesimis Partisipasi Pemilih Capai 78 Persen
Setelah itu, Kemendagri kembali memperpanjang masa transfer dan memberi tenggat hingga 15 Juli. Namun hingga Rabu (15/7/2020), anggaran yang udah ditransfer masih belum menyentuh 80 persen.
Berikut daftar Provinsi yang telah mencairkan 100 persen anggaran Pilkada ke KPUD adalah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah dan Sumatra Barat. (Update data 13 Juli 2020)
Sementara daftar provinsi yang telah mencairkan 100 persen anggaran Pilkada ke Bawaslu adalah Sumatra Barat, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. (Update data 13 Juli 2020)
Daftar provinsi yang telah mencairkan 100 persen anggaran Pilkada ke pengamanan adalah…….. Lanjut halaman selanjutnya
Daftar provinsi yang telah mencairkan 100 persen anggaran Pilkada ke pengamanan adalah Jambi, Kalimantan Tengah.
Daftar kabupaten kota yang telah mencairkan 100 persen anggaran Pilkada ke KPUD Kab. Asahan, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kab. Pakpak Bharat, Kota Binjai, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai.
Selanjutnya, Kab. Padang Pariaman, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kota Solok, Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kuantang Singingi, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, Kota Dumai, Kab. Bintan, Kab. Kepulauan Anambas, Kab. Lingga, Kota Batam, Kab. Batanghari, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kota Sungai Penuh, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong.
Kab. Musi Rawas, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Belitung Timur, Kab. Lampung selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Blora, Kab. Boyolali, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Kendal, Kab. Klaten, Kab. Pekalongan, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo, Kab. Rembang, Kab. Semarang, Kab. Sragen, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri.
Kab. Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul, Kab. Sleman, Kab. Banyuwangi, Kab. Jember, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Tuban, Kota Pasuruan, Kab. Ketapang, Kab. Melawi, Kab. Sekadau, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Balangan, Kab. Banjar, Kota Banjar Baru, Kab. Berau, Kab. Paser, Kota Samarinda, Kab. Bulungan, Kab. Malinau, Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung, Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Pasang Kayu.
Kolaborasi KASN dan Baswalu Perkuat Pengawasan Netralitas Pilkada 2020
Kab. Bolaang Mngondow Selatan Kab. Minahasa Selatan, Kota Tomohon, Kab. Banggai Laut, Kab. Sigi, Kab. Gowa, Kab. Luwu…… Lanjut halaman berikut
Kab. Bolaang Mngondow Selatan Kab. Minahasa Selatan, Kota Tomohon, Kab. Banggai Laut, Kab. Sigi, Kab. Gowa, Kab. Luwu Timur, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Soppeng, Kab. Tanatoraja, Kab. Toraja Utara, Kota Makassar, Kab. Buton Utara, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna.
Kab. Wakatobi, Kab. Badung, Kota Denpasar, Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Lombok Tengah, Kota Mataram, Kab. Belu Kab. Malaka, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sabu Raijua, Kab. Halmahera Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Teluk Bintuni.
Daftar kabupaten kota yang telah mencairkan 100 persen anggaran Pilkada ke Bawaslu
Kab. Asahan, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kab. Pakpak Bharat, Kota Binjai, Kota Tanjung Balai, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota.
Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan, Kab. Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Solok, Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kuantang Singingi, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kota Dumai, Kab. Bintan, Kab. Kepulauan Anambas, Kab. Lingga, Kota Batam, Kab. Batanghari, Kota Sungai Penuh, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Lebong.
Kab. OKU Selatan, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Belitung Timur, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kota Tangerang Selatan, Kab. Blora, Kab. Boyolali, Kab. Demak, Kab. , Kab. Kebumen, Keb. Kendal, Kab. Klaten, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo.
Anggaran Pilkada Bertambah, Penyebabnya Jumlah TPS Diperbanyak
Kab. Rembang, Kab. Semarang, Kab. Sragen, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kab. Gunung Kidul, Kab. Sleman, Kota Pasuruan, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Ketapang, Kab. Melawi, kab. Sekadau, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Balangan, Kab. Banjar, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Kotabaru, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Berau, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Paser, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kab. Bulungan, Kab. Malinau.
Kab. Nunukan, Kab. Tana Tidung, Kab. Majene, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Pasang Kayu, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Minahasa Selatan, Kota Tomohon, Kab. Banggai, Kab. Banggai Laut, Kab. Buton Utara
Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Muna, Kab. Wakatobi, Kab. Badung, Kab. Bangli, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kota Denpasar, Kota Mataram, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan, Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana, Kab. Manokwari, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama
Daftar kabupaten kota yang telah mencairkan 100 persen anggaran Pilkada ke Pengamanan
Kab. Asahan, Kab. Bumbang Hasundutan, Kab. Karo, Kab. Kabuhanbatu Selatan, Kab. Kabuhanbatu Utara, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kota Binjai, Kab. Sijunjung, Kab. Rokan Hilir, Kab. Lampung Timur, Kab. Klaten, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Melawi, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Bulungan, Kab. Badung, Kota Denpasar.(fik)
