Belum Semua Tenaga Medis Terima Insentif, Proses Verifikasi Data Masih Berlangsung
Belum Semua Tenaga Medis Terima Insentif, Proses Verifikasi Data Masih Berlangsung
BELUM semua tenaga medis yang ikut dalam penanganan Covid-19 mendapatkan tunjangan insentif sepertri yang dijanjikan Pemerintah di awal masa Pandemi wabah virus corona.
Pasalnya, Kementerian Keuangan belum mencairkan insentif tersebut meski telah mengalokasikan dalam APBN 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan hal ini disebabkan lantaran proses verifikasi data yang masih berlangsung.
Tenaga Medis Luwu Timur Akan Peroleh Insentif Covid-19
“Pemerintah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pencairan insentif tersebut. Dokternya di mana, namanya siapa, rumah sakit apa, petugasnya mana. Kami hati-hati sehingga sampai bulan Juni belum semua mendapatkan kompensasi tenaga kesehatan,” kata Sri Mulyani dalam Webinar Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, Sabtu (27/6). Belum Semua Tenaga Medis Terima Insentif
Sri Mulyani mengakui, pengeluaran anggaran terkait pos kesehatan masih sebesar 4,68% dari total anggaran yang dialokasikan. Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran kesehatan Rp 87,5 triliun untuk penanganan Covid-19.
- Motor Dinas Menghilang? Baru 11 SKPD Hadir di Apel Penertiban Pemkab Luwu
- Pemkab Luwu Launching UHC, Warga Luwu Kini Nikmati Layanan Kesehatan Cukup Bermodal e-KTP
- Bupati Luwu Luncurkan Program UHC, Warga Cukup Tunjukkan KTP untuk Layanan Kesehatan Gratis
- MV RONG HAI Rampungkan Bongkar Muatan PT BMS di Palopo, Pendapatan Buruh TKBM Meningkat
- Pj Wali Kota Palopo Lepas Peserta Smartfren Fun Run 2025
“Anggaran tersebut termasuk insentif-insentif lainnya di bidang kesehatan. Anggaran kesehatan itu kita kalibrasi terus,” ujar Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan telah menambah alokasi bantuan operasional kesehatan sebesar Rp 3,77 triliun. Dengan demikian, total terdapat anggaran Rp13,40 triliun yang diperuntukkan khusus untuk insentif tenaga medis dalam menangani pandemi virus corona.
Kendati begitu, Sri Mulyani berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mempercepat realisasi anggaran, serta menggandeng pemangku kepentingan.
Adapun realisasi paling tinggi terjadi pada stimulus untuk bidang perlindungan sosial. Stimulus itu, sudah terealisasi sebesar 34,06 persen dari total anggaran Rp 203,90 triliun. Penyaluran cukup optimal terjadi pada program bantuan sosial seperti Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Tunai. Sedangkan BLT dana desa dan realisasi kartu prakerja masih perlu diakselerasi.
Fokus Utama Walikota Makassar, Keluar dari Zona Merah Covid-19
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyebutkan belum mengantongi data tenaga medis daerah yang diperlukan untuk pencairan insentif penanganan Covid-19 secara lengkap, terutama di daerah.
“Saat ini memang belum ada pencairan sedikit pun karena sampai pemerintah masih menunggu data yang masuk dari daerah,” kata Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Kementerian Keuangan Putut Satyaka, pada akhir Mei lalu.
Padahal, menurut dia, data tersebut dibutuhkan agar pencairan insentif diterima oleh tenaga medis yang bertugas. Adapun tenaga medis yang mendapatkan insentif adalah mereka yang terlibat langsung atau sebagai pendukung dalam penanganan Covid-19. Insentif disesuaikan dengan golongan, keahlian, dan zonasi.
Meski pihaknya belum mengantongi data tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19, Putut menambahkan sudah ada beberapa data masuk di Kementerian Kesehatan dan sedang dilakukan verifikasi. “Sehingga jika verifikasi sudah selesai, tentunya akan segera bisa kami salurkan kepada pemda,” katanya.(fik)
