Mendagri Ingatkan Pjs Bupati Wajib Netral

 Mendagri Ingatkan Pjs Bupati Wajib Netral

Mendagri Tito Carnavian


Mendagri Ingatkan Pjs Bupati Wajib Netral

BUKAN hanya ASN yang wajib untuk menjaga netralitas pada Pilkada Serentak yang akan terlaksana pada 9 Desember mendatang. Pejabat Sementara (Pjs) ataupun Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah juga Wajib untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Tak main-main, Menteri Dalam Negeri, Tito Carnavian mengancam akan memberi sanksi tegas kepada Pjs ataupun Plt yang terbukti tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Tito mengungkapkan, ketidaknetralan Pjs akan menjadi potensi konflik lokal daerah. Olehnya itu, Tito menyebut akan menggunakan instrumen hukum untuk para Pjs ataupun Plt yang tidak mematuhinya.


LADK Paslon Pilkada, Satu Dari Lutra dan Lutim Belum Setor

“Jadi tolong ambil posisi netral, tidak perlu mengeluarkan suara-suara yang membuat satu paslon, atau dua-tiga paslon yang lain itu menjadi antipati dan tidak percaya kepada rekan-rekan kepala daerah,” kata Tito, Kamis, 1 Oktober 2020.

Selain bersikap netral, Tito juga meminta kepada seluruh Pjs ataupun Plt untuk tetap berkoordiansi dengan seluruh stakeholder yang ada pada daerah tempat tugasnya. Tito menginginkan, Protokol Kesehatan yang telah tersusun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) benar-benar teraplikasikan dengan baik.

Proyek Jalur Kereta Api Makassar-Parepare Terkendala Pembebasan Lahan

“Rangkul semua pihak dan lakukan langkah-langkah koordinasi secara rutin, paling tidak dievaluasi secara mingguan,” ucap Mendagri Ingatkan Pjs Bupati.

Pjs ataupun Plt, lanjut Tito harus tegas melarang kerumunan-kerumunan yang tidak sesuai dengan aturan KPU.

“Yang tidak bisa menjaga jarak, apapun bentuknya juga harus dilarang,” ujar Tito.(red)

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *