Komisi I DPRD Kota Palopo Tindaklanjuti Keluhan Data BPJS Kesehatan yang Error
Komisi I DPRD Kota Palopo Tindaklanjuti Keluhan Data BPJS Kesehatan yang Error
Usia menerima uneg-uneg dan aspirasi masyarakat pada saat melakukan reses beberapa waktu lalu, Komisi I DPRD Kota Palopo, Selasa (22/3/2022), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan serta Pemkot Palopo dalam hal ini Dínkes.
Anggota Komisi I, Aris Munandar SH, melontarkan sejumlah pertanyaan sesuai keluhan yang dídapatkan dari warga. Mulai dari BPJS pemerintah yang tidak aktif, mekanisme BPJS mandiri untuk beralih ke PBI JK pemerintah, dan pengusulan PBI BPJS pemerintah yang baru,” ucap legislator Partai Hanura ini.
“Kami mempertanyakan ini, atas masukan serta aspirasi dari masyarakat yang terjaring ketika reses berlangsung,” ucap Aris Munandar.
Menjawab hal itu, Kadinkes Palopo, Muh Taufiq, menyampaikan bahwa kuota PBI JK masih tersisa kurang lebih 13 ribu. Adapun BPJS yang tidak aktif, sesuai informasi dari Dínas Dukcapil kondisi itu dísebabkan NIK KTP El berbeda atau tidak sinkron dengan NIK di BPJS Kesehatan sehingga datanya error.(red)
