Rakor Kepala Daerah se-Indonesia, Jokowi Tekankan Waspada Covid-19 dan Pertumbuhan Ekonomi
Rakor Kepala Daerah se-Indonesia, Jokowi Tekankan Waspada Covid-19 dan Perteumbuhan Ekonomi Daerah Harus Naik
Walikota Palopo H.M Judas Amir MH, dídampingi Wakil Walikota, Rahmat Masri Bandaso. Serta juga Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi kepala Daerah Se-Indonesia dan Pengarahan Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini dígelar secara virtual di Ruang Rapat Pimpinan Lt.III Kantor Walikota Palopo, Rabu (28/4) kemarin.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam sambutannya pada Rakor Kepala Daerah se-Indonesia ini menyampaikan, berkaitan dengan sistem pemerintahan saat ini, dengan adanya sistem otonomi daerah maka terjadi pembagian kekuasaan kewenangan.
Pembagian kewenangan kekuasaan yang dímaksud adalah kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah tingkat satu atau provinsi dan kewenangan pemerintah daerah tingkat dua atau kabupaten/kota.
“Otonomi daerah dengan spirit memberikan kewenangan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah díperlukan. Tujuannya untuk mewujudkan kreativitas dan inovasi kepala daerah dan wakil kepala daerah itu agar bisa memajukan daerahnya dengan potensinya masing-masing,” kata Tito Karnavian
Tito juga mengungkapkan, saat ini terdapat 542 pemerintah daerah otonom dengan rincian 34 provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota. Dísamping itu terdapat juga 6 daerah admistratif yaitu 1 kabupaten amistratif, 5 Kota admistratif yang terletak yang terletak di provinsi DKI Jakarta.
Sambutan Jokowi
Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Joko widodo dalam arahannya menyampaikan, yang harus menjadi perhatian saat ini adalah kewaspadaan bahaya Covid-19 dan juga Pertumbuhan ekonomi saat ini.
“Terjadi lonjakan yang sangat eksponensial. Menjadi 350 ribu Kasus aktif perhari ini. Jadi, jangan kehilangan kewaspadaan ikuti angka angkanya covid ini. Dan hati hati yang namanya libur panjang Idul Fitri karena dísemua daerah mulai terjadi kenaikan,” kata Jokowi.
“Maka dari itu, kita perlu kendalikan. Dan buat peraturan bagi yang mau mudik karena sangat penting sekali. Sebelum ada larangan mudik karena yang mau mudik ada 89 juta orang dari 33% penduduk kita dan begitu ada larangan mudik turun menjadi 11%”
Jokowi juga menekankan bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah dapat naik. Ia mengingatkan semua daerah agar segera mensegerakan belanja belanja APBD, belanja aparatur maupun belanja modal yang paling penting belanja modal disegerakan sehingga terjadi peredaran uang yang ada di daerah.
“Hati-hati Rp82 Triliun segera di belanjakan uang berputar di masyarakat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil,” kata Jokowi.(hms)
