Gaji ke-13 ASN Tidak Jelas, Diputuskan Bulan November Mendatang
Gaji ke-13 ASN Tidak Jelas, Diputuskan Bulan November Mendatang
Setelah final aturan terkait THR, giliran gaji ke-13 ASN yang kini masih jadi tanda tanya.
Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan, Kemungkinan Kemenkeu baru dapat memutuskan kebijakan pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti PNS, TNI, dan Polri pada Oktober atau November 2020.
Jika hal tersebut terjadi, bisa dipastikan gaji ke-13 yang biasanya diberikan pada bulan Juli setiap tahunnya akan mundur.
BACA JUGA
6 Formasi Jabatan CPNS 2019 di Pemkab...
8 November 2020
Susunan Formasi Kebutuhan PNS 2021 Sesuai Kebutuhan
2 November 2020
CPNS 2019 Bertugas TMT 1 Desember 2020
3 Oktober 2020
ASN Netral, Jangan Buat “Gerakan Tambahan”
29 September 2020THR PNS Berkurang, Tukin Tak Dihitung
“Terinfo (gaji ke-13) baru akan diputuskan antara Oktober atau November mendatang. Prioritas saat ini ke upaya dan program penanganan Covid-19 dulu,” ujar Yustinus, Sabtu (25/4).
Yustinus mengungkapkan, kemungkinan tersebut karena sampai saat ini diskusi mengenai pemberian gaji ke-13 itu belum dibicarakan sama sekali. Gaji ke-13 ASN Tidak Jelas
“Pembicaraan soal insentif bagi PNS baru terbatas pemberian THR,” ujar Yustinus.
- Bangun Miniatur Ka’bah, Walikota Palopo Ingatkan Konsistensi
- DPP&KB Pemkot Palopo dan Kemenag Teken MoU, Gelar Kampung KB dan Kampung Qurani
- Proses Sertifikasi Tanah Masjid Agung, BPN Dibackup Kejaksaan
- Kelurahan Sallekkoe dan Tomarundung Dijadikan Kampung Demokrasi, Dasarnya Adalah?
- Tambah Armada Kebersihan Dump Truck, Walikota Palopo: Tingkatkan Pelayanan
Sebelumnya, Sri Mulyani mengumumkan pemberian THR PNS pada lebaran tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. THR hanya akan disiapkan untuk ASN, TNI, Polri terutama kelompok pelaksana golongan 1, 2, 3.
Sementara untuk eselon III ke atas, termasuk pejabat daerah, pejabat negara, presiden, menteri, DPR RI, hingga DPD, dipastikan tak akan mendapat THR.
Dinas Sosial Pemkab Luwu “Buka Ruang” Kades Verifikasi Ulang Data Penerima Bantuan Sosial
Keputusan ini diambil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghemat anggaran karena harus untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 yang membutuhkan dana besar.
THR tak Menyertakan Tukin
Sri Mulyani mengatakan, THR yang nantinya didapatkan PNS hanya berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat, tak termasuk tunjangan kinerja (tukin) atau Tunjangan Pendapatan Penghasilan (TPP)
- Ledakan Bom Gereja Katedral, Dugaan Sementara Pelakunya 1 Orang
- KPK Panggil Kadis PUPR Bulukumba, Saksi Kasus NA
- Aset Pemkot Makassar Dikuasai Pihak Ketiga, Walikota: Ada Oknum Internal yang Bermain
- Kasus Gratifikasi Gubernur Sulsel Nonaktif, KPK Dalami Dugaan Perintah Menangkan Kontraktor Tertentu
- Mega Proyek Rancangan NA Dihentikan, Total Anggarannya Rp2,2 Triliun
Dengan demikian, pemerintah bisa menghemat belanja pegawai hingga Rp 5,5 triliun, yang akan direalokasikan untuk sektor kesehatan hingga bantuan sosial.
“Karena tidak bayar THR yang memasukkan tukin dan karena adanya itu, berarti kita bisa kurangi anggaran THR hingga sampai Rp 5,5 triliun. Dan kalau tidak itu, berarti uangnya dialokasikan masuk ke APBN keseluruhan,” ujar Sri Mulyani dalam video conference.
THR PNS ini rencananya akan turun atau cair paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini, THR hanya diberikan kepada para ASN golongan tertentu. Artinya, tidak seluruh ASN akan mendapatkan tunjangan ini.(red)
